SBY Diminta Perintah Polisi Tak Pukul Massa

VIVAnews - Selama kurang lebih satu jam, sembilan perwakilan massa Forum Umat Islam (FUI) diterima untuk berdialog langsung oleh pihak Istana Negara. Perwakilan FUI tersebut diterima oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Stafsus Presiden Daniel Sparinga dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang disampaikan kepada para pejabat negara itu, salah satunya meminta agar aparat kepolisian dan juga TNI tidak bertindak represif kepada mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa.

"Di dalam tadi kami minta kepada Menkopolhukam untuk tidak boleh lagi polisi dan tentara memukuli mahasiswa dan masyarakat. Cukup sampai detik ini saja polisi memukuli mayarakat dan mahasiswa. Karena polisi dan tentara juga rakyat," kata Ketua Umum FPI, Habib Rizieq, di depan ribuan massa FUI, di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Maret 2012.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan FUI juga mendesak agar kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dilakukan.

"Kami menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Ada kebohongan-kebohongan yang selama ini disampaikan. Kami minta untuk tidak mencabut subsidi BBM," ujar Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath.

Selain itu, menurut Al Khaththath, pihaknya juga meminta Presiden SBY membersihkan Indonesia dari korupsi dan berbagai kemaksiatan. Mereka berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak hanya menangkap koruptor, namun juga mengembalikan uang negara.

"Supaya kas negara kita besar dan tak perlu cabut subsidi BBM," tuturnya.

Dalam surat tuntutan yang disampaikan kepada Menko Polhukan tersebut, FUI juga mendesak Presiden SBY untuk turun dan mengangkat Presiden syariah sebagai penggantinya. Namun, poin tersebut, menurut Al Khaththath, ditolak oleh Djoko Suyanto.

"Pihak Istana keberatan menurunkan orang yang badannya sangat berat. Bapak Menkopolhukam mengatakan tolong dicoret turunkan SBY, cukup angkat Presiden syariah."

"Kami sampaikan tadi kalimatnya kalau begitu ditambahi, kecuali jika Presiden SBY siap jadi Presiden syariah," imbuhnya.

Menurut dia, tuntutan-tuntutan itu akan disampaikan kepada SBY oleh Menko Polhukam. (umi)