- ANTARA/Alfian Rumagit
VIVAnews - Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria, perbatasan Papua Nugini dan Indonesia, menyatakan sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir. Bahkan Lambert menyatakan, sebaiknya libatkan lembaga internasional untuk menyelidiki jika memang polisi tak mampu mengungkapnya.
"Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya," ujar Lambert Pekikir, Komando Revolusioner OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 12 Juni.
Untuk itu, sambungnya, Pemerintah RI jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkaian aksi teror tersebut. "Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga jangan selalu jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia," katanya.
Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. "Kami sudah surati pemerintah maupun militer Indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut," ujar Lambert.
Lamber Pekikir mengungkapkan, saat ini OPM sedang mempersiapkan perayaan hari ulang tahun pada 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM.
Sementara Juru Bicara Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas aksi teror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. "Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab," katanya.
Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teror penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. "Jangan hanya menyebut OTK (organisasi tak dikenal--red) atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan," katanya.
Saul J Bomay melanjutkan, bila aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian teror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. "Undang saja lembaga internasional," katanya.
Diciptakan Jakarta?
Aktivis hak asasi manusia Papua, Pastor Yohanes Jonga, menuding pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah kelompok terlatih yang memiliki kemampuan cukup besar, sehingga aparat keamanan kesulitan mengungkapnya. “Pelaku serangkaian penembakan pasti kelompok terlatih, mereka bertujuan membuat masyarakat resah dan takut. Sementara kekuatan-kekuatan yang ada pada masyarakat sudah hancur, rusak dan tidak ada saling percaya lagi sekarang," kata peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2009 itu.
Pastor Jonga menuding, serangkaian kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura sengaja diciptakan Jakarta. "Jakarta selalu menjadikan Papua ini proyek, untuk kepentingan mereka," kata dia.
Ia melanjutkan, kekisruhan yang saat ini terjadi di Papua, akibat macetnya saluran komunikasi antara rakyat Papua dengan pemerintah pusat. “Dialog Papua-Jakarta tak pernah terealisasi, sehingga komunikasi tersumbat," ujarnya.
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Els-HAM Papua menandaskan teror penembakan warga sipil di Kota Jayapura yang
hingga kini pelakunya belum terungkap, diduga sengaja dirancang untuk memberikan stigma orang asli Papua pelaku kekerasan dan bisa membunuh siapa saja. Pasalnya, seluruh korban penembakan adalah kaum pendatang.
“Semua korban adalah pendatang alias non-Papua. Ini sengaja diciptakan agar dunia luar mencap orang Papua yang melakukan
pembunuhan sekaligus membelokkan perjuangan Papua yang damai ke arah kekerasan,’’ ujar Ferdinan Marisan, Direktur Elsam Papua.
Ia juga menambahkan, serangkaian aksi teror penembakan terjadi di saat dunia internasional sedang memberikan perhatian terhadap
kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Serangkaian kekerasan sengaja diciptakan, tercermin dari penyataan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman yang langsung menuding OPM sebagai pelaku teror, padahal polisi belum menangkapnya. "Belum apa-apa sudah langsung menuding OPM, padahal polisi masih melakukan pengusutan," katanya. (ren)
Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret ahli nuklir dari UGM.
