Forum Gereja: PBB Harus Ikut Atasi Isu Papua

VIVAnews - Forum Kerja Gereja Papua mendesak adanya intervensi lembaga kemanusiaan internasional untuk menyelamatkan rakyat Papua. Hal ini diungkapkan menyusul banyaknya aksi penembakan dan teror di tanah Papua.

"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang. Karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua," ujar pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu 13 Juni 2012.

Lanjutnya, serangkaian aksi teror penembakan terus memakan korban, tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap. Sementara aparat hanya bisa menuding Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau orang tak dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa menangkap dan membutikan.

"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambing hitam," tegas Giay.

Hal senada juga dikatakan pendeta Socrates Sofyan Nyoman. Menurutnya, pemerintah dan lembaga keamanan negara tidak profesional karena hingga kini tidak mampu mengungkap pelaku penembakan. Bahkan dia menilai, aparat terkesan membiarkan aksi itu terus berlanjut. 

"Ada pembiaran bahkan mengalihkan konlik Papua yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan," tuturnya.

Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari Papua untuk menciptakan perdamaian secara permanen.

"Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran terhadap hak-hak dasar orang asli bangsa Papua," ucapnya.

Ia melanjutkan, Badan Intelijen Negara (BIN) jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkaian kekerasan dan aksi teror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku.

"Intelijen jangan hanya taunya mengkambing hitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," katanya.

Socrates menilai otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Papua, terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.

"Negara telah gagal meng-Indonesia-kan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi," ucapnya.

Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog yang di mediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua," tutupnya.