Bahaya Registrasi Tor-tor oleh Malaysia

VIVAnews - Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Rais Yatim, menegaskan tetap akan menggadang Tari Tor-tor dan Gordang Sembilan sebagai Warisan Negara.

Dia mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjamin kebebasan sebuah komunitas mengamalkan budaya berdasarkan asal dan aturan hidup mereka.

Namun, sikap itu dikecam oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Yatim dinilai salah mengartikan aturan PBB tersebut.

"Yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia bukanlah komunitas Mandailing di Malaysia untuk menarikan Tor Tor atau memainkan Paluan Gordang Sembilan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat 22 Juni 2012.

Kebebasan Suku Mandailing di Malaysia menarikan Tari Tor-tor dan memainkan Gordang Sembilan di negeri jiran harus dihormati. Sikap itu tidak perlu dipersoalkan.

Namun,  yang perlu dipertanyakan adalah rencana pendataan kedua kebudayaan itu berdasarkan Pasal 67 UU Warisan Nasional 2005 Malaysia. Rencana itu sangat berbahaya. Rakyat Indonesia, pantas khawatir. Sebab, dalam undang-undang itu diatur mengenai masalah kepemilikan.

"Di samping itu juga diatur 'jual beli' atas warisan nasional kepada Komisioner Warisan Nasional yang mewakili Pemerintah Malaysia," katanya. Sehingga, patut dikhawatirkan registrasi ini akan disertai klaim kepemilikan oleh Malaysia.

Dalam konteks itu, Hikmahanto meminta pemerintah Malaysia menjelaskan apakah setelah diregistrasi di bawah undang-undang, kedua kebudayaan itu tetap milik Suku Mandailing di Indonesia atau menjadi milik mereka.

"Bukan berkelit pada boleh tidaknya suatu adat istiadat dan kebudayaan dipraktikkan oleh komunitasnya yang tersebar di berbagai pelosok dunia," kata dia. (umi)