- Bikyamasr
VIVAnews - Kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat belakangan ini, menyebabkan Kota Pontianak dan sekitarnya diselimuti kabut asap.
Tak hanya berpotensi mengganggu transportasi dan kesehatan masyarakat, asap kebakaran lahan dan hutan itu juga terbang hingga negeri tetangga, , membuat Indonesia dijuluki negara pengekspor asap.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalimantan Barat, Darmawan, membantah tudingan Malaysia kalau Indonesia, khususnya Kalimantan Barat sebagai penyuplai kabut asap.
"Tidak benar itu, kalau kita dikatakan sebagai penyuplai kabut asap bagi Malaysia. Justru, di Semenanjung Malaysia itu terbanyak titik apinya, dan itu terjadi pada 2011 lalu," katanya di Pontianak, Sabtu, 23 Juni 2012.
Kendati demikian, Darmawan menuturkan, pihaknya akan segera memantau titik api atau hotspot di Kalimantan Barat.
"Harus dilihat dulu hotspot dan arah anginnya ke mana dulu. Tetapi, kami pastikan itu anginnya bukan ke Malaysia, hanya di daerah sekitar kita saja," ujarnya.
Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Dasmian Sulvian menyatakan, saat ini di Kalimantan Barat titik api berjumlah 31 yang tersebar di sejumlah kabupaten. "Memang ada titik api berjumlah 31, menyebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Tetapi, di Malaysia juga banyak titik apinya," kata dia.
Namun, Dasmian mengakui bahwa untuk jumlah titik api di Malaysia itu menjadi kewenangan negara tersebut. "Yang jelas... arah angin bukan ke Malaysia," tegas Dasmian.
Bahkan, lanjutnya, Jumat kemarin, hujan lebat juga terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Tentunya, kabut asap menjadi berkurang. Saat ini, jarak pandang 10 kilometer yang menunjukkan kondisi normal seperti biasa.
"Jadi, tidak benar kalau kita (Kalimantan Barat) dituding sebagai penyuplai kabut asap ke Malaysia. Justru, merekalah yang terbanyak titik apinya. Kenapa mereka malah menuding kita? Arah anginnya pun bukan ke Malaysia, tetapi masih di wilayah kita," tambahnya.
Tindak Keras
Sementara itu, BLH Kalimantan Barat menyatakan akan menindak keras jika terbukti ada perusahaan yang sengaja terlibat dalam pembakaran lahan di wilayahnya.
"Kalau mereka melakukan pembakaran, kita tindak bersama. BLHD Kalbar akan segera turun bersama Polda Kalbar dan memeriksa mereka. Akan kita bawa ke pengadilan," kata Darmawan.
Namun, Darmawan mengaku bahwa pihak masih memaklumi pembakaran lahan yang dilakukan secara tradisional oleh sejumlah masyarakat di Kalimantan Barat. Sebab, lahan yang dibakar itu hanyalah terbatas dan berskala kecil.
"Kalau masyarakat kan paling-paling di bawah dua hektare, itu paling banyak bakar lahannya. Tetapi, jika dilakukan oleh perusahaan itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya," tuturnya.
