DPR Diundang Tinjau Langsung Kantor KPK

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha agar permintaan mereka untuk membangun gedung baru dapat segera dikabulkan DPR.

Untuk memuluskan hal itu, KPK bahkan meminta Komisi III DPR melihat langsung Gedung KPK yang berada di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Undangan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam Rapat Kerja membahas usulan anggaran tahun 2013 dengan Komisi III di DPR, Jakarta, Senin malam, 25 Juni 2012. "Datang ke KPK, sudah kumuh. Setelah berkunjung, mari kita bicarakan lagi," katanya.

Pandu berharap, dengan kunjungan langsung itu, Komisi III dapat menilai secara obyektif kondisi gedung KPK saat ini.

Dalam rapat kerja ini, KPK juga kembali meminta agar Komisi III DPR mencabut tanda bintang pada anggaran untuk pembangunan gedung baru. Tanda bintang biasanya diberikan untuk alokasi anggaran yang belum bisa dicairkan.

Dalam perhitungan KPK, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp225,7 miliar. Rincian anggarannya, biaya pekerjaan fisik senilai Rp215 miliar, konsultan perencana Rp5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp16,7 miliar. Kementerian Keuangan sendiri menyatakan siap mengucurkan anggaran jika tanda bintang dicabut oleh DPR.

Sementara itu, para politisi Komisi III masih mempertanyakan urgensi pembangunan gedung baru KPK. Sebagian anggota DPR bahkan menilai KPK adalah lembaga adhoc yang dibentuk untuk sementara.

Alasan lain yang digunakan DPR adalah kinerja pimpinan KPK pimpinan Abraham Samad dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan.

Para anggota DPR ini serempak membantah jika Komisi III sengaja menghambat KPK memiliki gedung baru. Apalagi sampai mendoorong KPK agar tidak menjadi lembaga yang kuat. "Kami mendukung KPK. Ada penambahan anggaran sekitar Rp100 miliar tiap tahun mulai dari tahun 2009," kata Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.