- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas akan diperiksa terkait kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor.
"Yang bersangkutan akan dimintai keterangan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat dihubungi, Selasa 26 Juni 2012.
KPK sudah melayangkan surat pemeriksaan sejak Senin 25 Juni. "Sudah dilayangkan kemarin," ujarnya.
Mengenai pemeriksaan ini, Anas belum memberikan komentar. Saat dihubungi, Anas belum menanggapinya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, menjadi perhatian publik. Karena proyek raksasa itu kerap disebut mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nama Anas pun paling sering disebut Nazaruddin.
Sebelumnya Anas Urbaningrum membantah terlibat. Anas berkali-kali menegaskan sama sekali tidak terkait kasus pembebasan tanah yang akan digunakan untuk proyek pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun lebih itu.
"Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saya bukan pengurus sertifikat. Saya bukan penyuruh pengurus sertifikat. Saya bukan calo sertifikat, saya bukan ahli sertifikat," kata Anas saat melakukan kunjungan di DPC Garut, Jawa Barat, Rabu 2 Mei 2012.
Anas pun menegaskan, jika terlibat, maka Anas siap digantung. "Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di monas (monumen nasional)," tegasnya, Jumat 9 Maret 2012.
Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa istri Anas, Athiyya Laila, pada 26 April 2012. Athiyya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras dan keterlibatan perusahaan itu sebagai subkontraktor proyek Hambalang.
Pengusutan kasus ini semakin menarik. Karena di tengah pembangunan dan pengusutan KPK, dua bangunan di proyek itu rubuh. Tanah yang berada di bawahnya ambles.
Ketua KPK Abraham Samad sudah berjanji bahwa dalam 1-2 pekan lagi kasus ini akan meningkat ke penyidikan. "Tunggu lah satu-dua minggu ini kemungkinan besar kasus ini akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan tentunya sudah ada tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Juni 2012. (umi)
Arab Saudi Beri Hukuman Berat Ini Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Makkah dan Madinah
Pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi yang keras dan ketat bagi pelaku kekerasan seksual di Makkah dan Madinah
