- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Rabu 27 Juni 2012. Wakil Sekertaris Jenderal Partai ini Saan Mustofa memastikan besok Anas akan hadir ke KPK.
"Anas sedang ada agenda acara di daerah sampai Kamis. Tetapi karena ada permintaan keterangan, Insya Allah hadir," kata Saan di Gedung DPR, Selasa 26 Juni 2012.
Sampai saat ini, Anas belum membaca surat yang dilayangkan KPK kepada dirinya. Meski begitu, Anas dipastikan mengetahui perihal pemanggilan itu. "Meskipun belum baca suratnya. Anas baru tahu infonya dari berita," kata Saan.
KPK sudah melayangkan surat pemeriksaan sejak Senin 25 Juni. "Sudah dilayangkan kemarin," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa 26 Juni 2012.
Mengenai pemeriksaan ini, Anas belum memberikan komentar. Saat dihubungi, Anas belum menanggapinya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, menjadi perhatian publik. Karena proyek raksasa itu kerap disebut mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nama Anas pun paling sering disebut Nazaruddin.
Anas Urbaningrum sebelumnya sudah membantah terlibat. Anas berkali-kali menegaskan sama sekali tidak terkait kasus pembebasan tanah yang akan digunakan untuk proyek pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun lebih itu.
"Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saya bukan pengurus sertifikat. Saya bukan penyuruh pengurus sertifikat. Saya bukan calo sertifikat, saya bukan ahli sertifikat," kata Anas saat melakukan kunjungan di DPC Garut, Jawa Barat, Rabu 2 Mei 2012.
Anas pun menegaskan, jika dia terlibat, maka Anas siap digantung. "Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di monas (monumen nasional)," tegasnya, Jumat 9 Maret 2012.
Namun, di tengah pembangunan dan pengusutan KPK, dua bangunan di proyek itu rubuh. Tanah yang berada di bawahnya ambles.
Ketua KPK Abraham Samad sudah berjanji bahwa dalam 1-2 pekan lagi kasus ini akan meningkat ke penyidikan. "Tunggu lah satu-dua minggu ini kemungkinan besar kasus ini akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan tentunya sudah ada tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Juni 2012. (umi)
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
