Tahan Dana Gedung KPK, DPR Gali Kuburannya

VIVAnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, dukungan terhadap pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi KPK.

Apalagi telah muncul dugaan eksistensi KPK sebagai lembaga ad hoc hendak dikerdilkan dan dibubarkan.

"Ada juga upaya agar KPK tidak bisa bergerak dan tidak bisa memiliki ruang yang cukup untuk melakukan tugasnya. Kami sudah mendapat penjelasan dari pimpinan KPK bahwa anggarannya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan proyek Hambalang," kata Ikrar dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Kantornya, Selasa 26 Juni 2012.

Menurut Ikrar, bangunan seluas 27.600 meter persegi dengan ruang kerja 800 meter persegi yang direncanakan itu hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Niat KPK membangun gedung dengan rancangan sendiri, ungkap Ikrar, dikarenakan lembaga itu ingin memiliki satu sistem dengan pameran-pameran yang bisa membuat masyarakat melakukan riset.

"Apa yang kami lakukan adalah simbolisasi perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang angkuh. Ini adalah proses DPR mengubur dan membenamkan dirinya sendiri dalam proses ketidakpercayaan terhadap masyarakat," kata dia.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil malam ini melakukan konsolidasi untuk membantu dan mendukung pembangunan gedung baru bagi KPK. Adapun sejumlah tokoh pun turut ikut dalam koalisi tersebut. Hari ini, para tokok aktivis anti korupsi itu melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK.

Hadir dalam pertemuan itu selain peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, yakni Peneliti Transparancy International Indonesia (TII) Teten Masduki, Tokoh Keagaman Romo Benny, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widiyoko Yunus Husein, Asep Iwan, dan Bambang Widodo Umar.

Dalam pertemuan selama satu jam itu, mereka diterima langsung Ketua KPK Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya.