Anas: Bangun Gedung KPK Harus Lewat APBN

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap gedung baru KPK bisa dialokasikan melalui APBN. Anas tidak mendukung model urunan dana untuk mendukung terwujudnya gedung baru bagi KPK.

"Kalau menurut saya, kebutuhan fasilitas KPK itu, harus dialokasikan di anggaran negara dari APBN. Biarkan nanti di Komisi III DPR ya," kata Anas Urbaningrum di kantor KPK, Jakarta, Rabu 27 Juni 2012.

Urusan gedung KPK merupakan urusan pemerintah dan DPR. Karena sebagai lembaga negara, tentu negara memiliki alokasi untuk menunjang kinerja KPK. Terkait berapa besarannya Anas menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR.

"Kalau soal gedung KPK, itu tugas pemerintah dan DPR untuk membahasnya," ujar Anas.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, I Gede Pasek Suardika, mengatakan DPR masih membahas usulan anggaran untuk pengadaan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III, kata Pasek, telah melakukan rapat internal untuk kemudian dilanjutkan ke badan anggaran.

"Untuk anggaran 2013. Apakah nanti disetujui atau tidak, sangat tergantung sikap masing-masing fraksi yang ada," ujar Gede Pasek di kantor KPK, Jakarta, Rabu 27 Juni 2012.

Rencana pembangunan gedung baru untuk KPK saat ini mentok di Komisi Hukum DPR. Anggaran yang diajukan KPK sebesar Rp225,7 miliar belum disetujui.

Pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung ini sudah diajukan KPK sejak 2008. Rencananya, gedung baru itu akan dibangun di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Gedung baru itu akan dibangun di lahan seluas 8.294 meter persegi di kelurahan Guntur, kecamatan Setiabudi, Jaksel dengan status sertifikat hak pakai no 155 atas nama KPK.