PDIP Tak Setuju Saweran Gedung Baru KPK

VIVAnews -- Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa fraksinya tak setuju jika pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan dana saweran dari masyarakat maupun anggota dewan.

"Saya tidak setuju saweran karena jadi bias. Apapun, ini lembaga resmi yang membentuk DPR dan pemerintah harusnya di-back up dengan anggaran negara," kata Tjahjo di Gedung DPR, Kamis 28 Juni 2012.

Pasalnya, Tjahjo menambahkan, agenda pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama. Jadi, tak benar jika DPR menolak memberi anggaran, tapi meminta KPK gunakan gedung yang kosong atau gedung sitaan. "Jadi kalau sawer dari anggota DPR kurang bagus walaupun untuk move politik. Saya pikir DPR harus peduli," lanjutnya.

Tjahjo mengatakan, menurut anggota fraksi PDIP di komisi III, Komisi bukan tak setuju mengenai anggaran gedung KPK. Komisi III menyarankan, KPK sebaiknya menggunakan gedung pemerintah yang tidak terpakai.

"KPK atas perintah komisi III mengirim surat ke Setneg. Tapi tidak ada tanggapan. Harus ada inisitiaf dari komisi III untuk menanyakan kepada pemerintah apakah ada gedung yang memadai. Kuncinya ada political will," kata Tjahjo. (sj)