Polri Usut Korupsi Vaksin Flu Burung

VIVAnews - Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Pol Sutarman, mengakui saat ini sedang memangani kasus dugaan korupsi vaksin flu burung. "Di Kementerian Kesehatan," kata Sutarman di Mako Brimob, Depok, Minggu, 1 Juli 2012.

Namun Sutarman enggan membeberkan kasus vaksin flu burung tersebut terkait siapa. Ia hanya memastikan kasus tersebut bukan terkait dengan kasus yang membelit mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

"Tidak, tidak itu, itu tahun 2005. Terkaitnya siapa itu belum, kita belum menetapkan tersangkanya, masih lidik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, kasus vaksin flu burung sedang dalam tahap penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam proyek senilai Rp1,3 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung.

Irjen Kemenkes, Yudhi Prayudha, mengatakan sebanyak sembilan perusahaan sudah mendapatkan sanksi administrasi terkait vaksin flu burung, mulai tahun 2008-2011. Selain itu juga ada pegawai yang mendapat sanksi. "Sembilan perusahaan, kalau tidak salah. Saya tidak hafal perusahaan mana saja, harus lihat dulu," ungkapnya.

Sanksi tersebut diberikan karena ada keterlambatan dan sebagainya. "Sanksi sedang dibuat. Daftar hitam akan dibuat," tegasnya.

Berapa pegawai yang mendapat sanksi? "Pegawai iya pasti, ada KPA, PPK, dan segala macam. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ditegur, itu sistem pengendalian internal," ujarnya.