- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan menonaktifkan Siti Hartati Murdaya dari jabatan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menyusul status penetapan tersangka kasus dugaan suap bupati Buol oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 8 Agustus 2012.
"Dewan Kehormatan tugasnya kalau ada kader yang menjadi tersangka, maka akan dinonaktifkan dari pengurus. Sekarang kami sedang melakukan persiapan untuk itu," ujar anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik, di Jakarta, Kamis 9 Agustus 2012.
Selain itu, pada rapat Dewan Kehormatan partai, Jero mengatakan, akan membahas apa yang harus dilakukan oleh dewan pembina dan sanksi lain untuk Hartati. "Karena kan kita punya kode etik," ucapnya.
Dia menegaskan, terjeratnya Hartati dalam kasus suap bupati Buol tidak terkait dengan partai politik. Sehingga, dia meminta tidak perlu menyeret-nyeret partai. "Beliau jadi tersangka kan tidak ada urusan dengan partai," tegasnya.
Partai, kata Jero akan memberikan bantuan hukum untuk Hartati. "Ya normal lah. Sebagai dewan pembina, kita bantu moralnya. Nanti bantuan hukum mungkin dari DPP," katanya.
KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka dugaan suap terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu, terkait Hak Guna Usaha lahan perkebunan sawit di Buol, Sulawesi Tengah. KPK menduga Hartati memberikan uang kepada Bupati Buol dua kali.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, dugaan penyuapan pertama terjadi pada 18 Juni 2012 sebesar Rp1 miliar. "Kedua pada 26 Juni 2012 sebesar Rp2 miliar," kata Abraham.
Hartati sendiri membantah keterlibatannya dalam kasus suap Bupati Buol itu. "Ini bukan suap," kata dia. Menurut Hartati, uang sebesar Rp3 miliar itu sama sekali tak berhubungan dengan kasus suap, melainkan untuk pelulusan izin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit perusahaannya. (sj)
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
