NASIONAL

10 Layanan Publik Terbaik di Negeri Ini

Kompetisi digelar dengan berlandaskan pada Open Government.

ddd
Jum'at, 10 Agustus 2012, 12:18 Ismoko Widjaya, Mohammad Adam
NTMC Polri menjadi salah satu layanan publik paling progresif
NTMC Polri menjadi salah satu layanan publik paling progresif (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Inatrade, aplikasi pengajuan perizinan di bidang perdagangan milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi jawara dalam kompetisi layanan publik paling progresif se-Indonesia. Masih ada sembilan layanan publik terbaik lainnya.

Menurut penyelenggara, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kompetisi digelar dengan berlandaskan pada Open Government. Yakni, transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Wakil Presiden Boediono menyambut baik perhelatan ini. Menurut Boediono, Open Governement merupakan gerakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dalam dan luas daripada sekedar membuka jalur pelayanan masyarakat lewat birokrasi.

"Gerakan ini mengandung niat atau tujuan yang lebih mendasar. Demokrasi tak akan jalan tanpa ada pemerintahan yang transparan," kata Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2012.

Menurut Boediono, gerakan Open Government ini sasarannya adalah mendukung landasan demokrasi lewat komunikasi yang baik antara publik dengan pemerintah. Dengan tujuan akhir good governance.

"Kalau itu bisa kita penuhi, maka menjadi sumbangan besar bagi pembangunan demokrasi di negeri kita," tambah Boediono. Berikut urutan 10 layanan publik terbaik dan paling progresif se-Indonesia yang menjadi jawara:

1. Inatrade dari Kementerian Perdagangan
2. Sistem Penerbitan Paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan HAM
3. Beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Perizinan Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informasi
5. National Traffic Management Center Mabes Polri
6. Notifikasi Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan
7. Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Metro Jaya
9. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum
10. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat

(umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
southadit
10/08/2012
bukanya layanan dan fasilitas publik harus baik yah? kenapa cuman 10? lagi juga itu bukan baik memang sudah seharus nyah seperti itu karna sudah di tentukan dalam undang2 pelayanan publik selama masih ada korupsi yah.... selamat untuk Indonesia
Balas   • Laporkan
vedanta
10/08/2012
Harusnya penilaian spt ini di lepas ke masyarakat lewat quessener di media cetak & electronic, lalu di rangkum oleh suatu lembaga independen nirlaba lgs di bawah Presiden/Wapres, nah disitu nampak hasil senyata-nyatanya (jurdil). Kalau ini.......?
Balas   • Laporkan
Kalo di nilai dari manajemen mutu dan prosedur bisa dikatakan yang terbaik, kalo soal pungutan liar bisa dikatakan terbaik ngga coba survey independen mau tau hasilnya, Pengusaha dan masyarakat yg lebih mengerti.
Balas   • Laporkan
seprianto
10/08/2012
Mantaaap juga,,klu bisa kedaerah juga buat seperti itu karena didaearh kadang lebih sulit,mahal,lama lagi dalam hal pelayanan publik.
Balas   • Laporkan
rozack
10/08/2012
good job. Saluuut !!!
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com