- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pasca unjuk rasa buruh yang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing beberapa waktu lalu, puluhan pabrik di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat berhenti operasi.
Padahal pihak pabrik tetap berkewajiban membayar para pekerjanya dan mengirim hasil produksi kepada para pemesan.
"Pabrik kami sudah berhenti beroperasi selama 2 minggu dan bagaimana menghasilkan jika berproduksi saja tidak," ujar Hilman Risan, salah seorang direksi pabrik di kawasan Cikarang dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Senin 15 Oktober 2012.
Hilman mengatakan, pabrik yang dikelolanya tidak mempekerjakan buruh outsourcing. Namun beberapa suplier pabriknya masih mempekerjakan tenaga outsourcing. Tapi imbas unjuk rasa serikat pekerja outsourcing telah mempengaruhi proses produksi pabrik.
Hilman menegaskan, pihak pabrik akan patuh dengan undang-undang yang mengatur soal hubungan industrial dan proses yang saat ini tengah dijalani. "Tapi asal para pekerja tidak menghambat proses pengiriman barang yang sudah menjadi kewajiban pabrik kepada customer," tuturnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indosolution Agus Muldya, memahami aspirasi para buruh. Para pekerja memang harus bisa sejahtera. Namun, dalam aksi penyampaian aspirasi jangan sampai mengganggu proses produksi. Apalagi dengan merusak alat-alat produksi.
"Jangan sampai aksi yang berniat baik meningkatkan kesejahteraan buruh, justru sebaliknya akan mematikan industri tempat para buruh bekerja" ujar Agus Muldya
Agus Muldya justru merasa prihatin jika akibat aksi pengepungan pabrik telah menyusahkan banyak orang lain. Seperti ada pekerja wanita mengalami keguguran kandungan karena stress terkurung di dalam pabrik saat aksi berlangsung.
Menurut Agus, tuntutan untuk menghapus outsourcing juga jangan sampai menurunkan produktifitas karyawan. Saat ini lebih dari 50 pabrik besar terganggu produksinya dan berencana merelokasi pabrik mereka. Kebanyakan Perusahaan yang berasal dari Jepang dan Korea serta afiliasinya. (WEBTORIAL)
MK Pastikan Tak Ada Deadlock Putuskan Perkara Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU).
