- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan tak pernah memberikan persetujuan atas kontrak tahun jamak proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) Hambalang seperti yang tercantum dalam audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Hambalang.
“No, no, no. Terus terang saja, saya tidak mengerti tentang Hambalang. Satu-satunya nota (soal Hambalang) yang sampai ke saya itu tanggal 1 Desember 2010. Nota itu saya review. Tidak saya setujui, tidak saya tolak, tetapi saya katakan ‘selesaikan.’ Artinya, yang paling utama harus sesuai aturan,” kata Menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 2 November 2012.
Menurutnya, kalau sudah sesuai aturan, tentu Menkeu akan memberikan persetujuan. Sementara kalau tidak sesuai peraturan, maka tidak akan disetujui. Namun ia jelas-jelas mencantumkan kata “selesaikan,” bukan menyetujui ataupun menolak. Oleh karenanya kata “selesaikan” itu, tegas Agus, tak boleh lantas diterjemahkan menjadi “persetujuan” oleh Menkeu.
Soal kata “selesaikan” ini, lanjut Menkeu, kementerian terkait yang mengajukan nota tersebut harus tahu aturannya, karena itu merupakan pengetahuan umum di setiap instansi pemerintahan. Namun ia tak mau menyalahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pihak yang mengajukan nota itu. “Saya tidak mau menuduh,” kata dia.
Menkeu pun meminta semua pihak untuk tidak buru-buru saling menyalahkan. “Tolong jangan ada bentuk-bentuk perusakan reputasi terhadap nama baik institusi ataupun pegawai-pegawainya. Kemenkeu akan membahas audit ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
BPK sendiri dalam menyusun audit investigasi Hambalang tersebut, menurut Menkeu, telah meminta keterangan dari sekurang-kurangnya 200 orang, termasuk dirinya. “BPK datang ke saya untuk meng-interview saya. Cuma 20 menit, dan cuma satu dokumen yang saya tulis ‘selesaikan’ itu (yang terkait dengan saya),” papar Agus.
Peran Menkeu Versi BPK
Nama Menkeu memang disebut-sebut dalam audit investigasi Hambalang. Ia diduga terkait kasus Hambalang dalam hal proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran proyek pembangunan P3SON Hambalang.
“ADWM selaku Menteri Keuangan memberikan persetujuan dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2010 dari Sesmenpora yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 69/PMK.02/2010,” demikian tertulis dalam audit investigasi BPK. Untuk diketahui, ADWM adalah inisial Menkeu yang bernama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo.
ADWM dalam audit investigasi Hambalang itu juga disebut “menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak meskipun beberapa persyaratan belum dipenuhi, yaitu alokasi anggaran belum tersedia dalam APBN, permohonan tidak diajukan oleh Menpora (AAM) tetapi hanya ditandatangani Sesmenpora (WM), pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum tidak ditandatangani Menteri PU (DjK) tetapi oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU (GH), dan RKA KL Kemenpora Tahun Anggaran 2010 yang menunjukkan pekerjaan dibiayai lebih dari satu tahun anggaran belum ditetapkan.” (eh)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
