- ANTARA/Deddy Irawan
VIVAnews - Sejumlah bentrokan antarwarga pecah di sejumlah daerah di Tanah Air, dari Lampung Selatan, Palu, hingga terakhir Bireuen Aceh.
Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin A. Tamagola, mengingatkan kepada pemerintah bahwa akan munculnya kembali bentrokan besar di sejumlah daerah.
"Dalam satu generasi mendatang, 25 atau 30 tahun lagi, bentrokan besar bisa pecah lagi di Poso dan Maluku. Demikian juga dengan Tarakan di Kaltim," kata Thamrin dalam perbincangan dengan VIVAnews, Sabtu malam 17 November 2012.
Sebab, menurutnya, potensi konflik di dua daerah ini-- dan sejumlah daerah lainnya-- masih ada dan terus menumpuk. Dia menilai, konflik berdarah yang pernah terjadi di dua daerah tersebut tidak berhasil diselesaikan hingga akar persoalan sehingga potensi pecah pun tetap ada. "Seperti tumpukan jerami kering atau amunisi. Hal sepele pun langsung membakar dan meledakkan," kata dia.
Potensi konflik yang sama pun ada di Lampung Selatan, Bireuen, dan daerah lainnya yang baru-baru ini jadi lokasi bentrok antar warga. "Potensi konflik tidak hanya ada di daerah yang punya histori bentrok saja. Ada daerah-daerah yang belum pernah bentrok pun bisa pecah, di masa mendatang," ujar Thamrin.
Untuk itu, Thamrin menuturkan, antisipasi dan pencegahan menjadi langkah sangat penting agar bentrok tidak lagi terjadi di Tanah Air. "Perlu ada peta konflik," tegasnya.
Menurutnya, potensi konflik harus segera dideteksi oleh lembaga-lembaga permanen, bukan ad hoc seperti yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan bentrokan besar. "Pemerintah daerah, aparat setempat, dan yang terpenting adalah universitas lokal dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)."
Universitas lokal dan LIPI, lanjut Thamrin, bekerja sama meneliti dan menggali apa sebetulnya yang menjadi penyebab munculnya potensi-potensi konflik di satu daerah. "Mereka harus bikin peta konflik dengan sejumlah indikator. Apakah potensi konflik itu masih lampu hijau, kuning, atau sudah mendekati lampu merah," ujarnya.
Peta konflik tersebut, kata dia, kemudian diserahkan ke pemda dan kepolisian sebagai dasar pengambilan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan. "Inisiatif akademisi sangat penting," tutur Thamrin.
