Lengser dari MK, Mahfud Akan Balik ke Kampus

Mahfud MD Berkunjung ke Redaksi VIVAnews.Com
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Masa jabatan Hakim Konstitusi, Mahfud MD, akan berakhir pada 1 April 2013. Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua MK ini menyatakan tidak akan maju lagi sebagai Hakim Konstitusi.

"Dalam surat saya ke DPR, saya sudah menyatakan untuk berhenti dan meminta DPR untuk mencari penggantinya," kata Mahfud MD di Jakarta, Rabu 21 November 2012.

Mahfud MD menjadi Hakim Konstitusi untuk periode 2008-2013. Mahfud menjabat sebagai Ketua MK untuk dua periode, 2008-2011 dan 2011-2014. Sesuai aturan, seseorang bisa menjadi Hakim Konstitusi selama dua periode. Sehingga, Mahfud masih bisa dicalonkan sebagai Hakim Konstitusi untuk periode ke dua.

Namun, Mahfud yang baru menjabat sebagai hakim Konstitusi selama satu periode ini menyatakan tak akan maju lagi. "Bisa mencalonkan, tetapi saya tidak akan maju. Saya sudah punya rencana pribadi," ungkapnya.

Mahfud tak menampik jika di 2014 nanti ia berpeluang untuk maju dalam Pemilihan Presiden. Namun bukan itu yang menjadi alasan dia enggan maju lagi menjadi Hakim Konstitusi. "Yang paling berpeluang untuk saya adalah membangun pendidikan hukum. Saya ingin pulang kampus untuk mencetak pendekar-pendekar hukum," ungkapnya.

Mahfud yang saat ini mengajar di berbagai universitas seperti UGM, UII Yogyakarta, UNDIP, UNS, UNILA, dan Universitas Tanjung Pura ini mengaku ingin mencetak lulusan hukum yang tidak hanya mencari dalil saja. Mahfud ingin mencetak ahli yang mencari hukum berdasarkan bisikan hati. "Hobi saya itu mengajar sebenarnya," kata Mahfud.

Lantas bagaimana dengan posisi Ketua MK? Mahfud menjelaskan bahwa Ketua MK berikutnya akan dipilih oleh sesama Hakim Konstitusi. Pemilihan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 31 Maret 2013.

Media Asing Soroti Suporter Indonesia di Qatar, Sebut Jadi 'Mini Jakarta'
Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024