- ANTARA/Spedy Paereng
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam langkah Polri menyisir pelaku penyerangan Polsek Pirime Lany Jaya, Papua. Komnas HAM malah menilai ada kemajuan.
"Aparat keamanan mulai terukur dan sesuai aturan dalam melaksanakan tugasnya," kata Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah terkait operasi gabungan Polri dan TNI. Hari ini, Jumat 30 November 2012, Ketua Komnas HAM bertemu dengan Kapolda Papua Tito Karnavian di Markas Polda Papua.
Otto menilai penyerangan terhadap Polsek Pirime tidak terkait dengan warga sipil. Buktinya, kata dia, para pelaku menembaki polisi. Jelas, pelaku punya senjata api. "Pelaku adalah kelompok non-state actor, mereka menyerang state actor. Ini cerminan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Terbukti, polisi yang menjadi korban ditembaki,” paparnya.
Komnas HAM juga mendesak Polisi segera mengungkap kelompok pelaku penyerangan tersebut karena dia khawatir mereka bersembunyi di tengah masyarakat. "Kalau mereka bersembunyi di tengah masyarakat, jelas berbahaya."
Menurut dia, tewasnya tiga personel polisi saat penyerangan Polsek Pirime tidak masuk dalam pelanggaran HAM. “Korban pelanggaran HAM hanya dialamatkan kepada warga sipil. Sementara peristiwa itu adalah pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang sama-sama memiliki senjata,” jelasnya.
Demikian pula dengan tindakan penyisiran kepolisian untuk mencari pelaku penyerangan. Dia menilai polisi tidak melanggar HAM jika sampai menangkap atau menembak para pelaku penyerangan Polsek Pirime. “Sekarang yang menjadi kewajiban polisi adalah harus mampu mengungkap asal senjata para pelaku," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang bersenjata api menyerang Polsek Pirime, 27 November 2012. Serangan ini menewaskan tiga polisi, termasuk Kapolsek Pirime.
Dibantu TNI, Polisi langsung bergerak cepat menyisir para pelaku. Dalam proses penyisiran itu, kelompok bersenjata, Kamis 29 November 2012.
Polisi berhasil menembak salah satu anggota kelompok yang diperkirakan berjumlah 40 orang tersebut. (adi)
Miris! Menkominfo Sebut Transaksi Judi Online Capai Rp 327 T di 2023
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan angka transaksi judi online tersebut merupakan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
