- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan proses hukum dan keamanan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena saling terkait. Berkaca pada ketidakpuasan publik atas dua masalah tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta jajaran aparat hukum dan keamanan lebih giat.
"Bapak Presiden menyampaikan, tahun 2013-2014 situasi politik memanas, eskalasi gangguan keamanan menjadi tantangan yang harus dihadapi," kata Djoko Suyanto saat jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Bogor, Senin 7 Januari 2013.
Menurutnya, salah satu arahan Presiden adalah keharusan melibatan jajaran pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan mengelola konflik. Sebab, mereka yang lebih memahami kekhususan situasi daerah masing-masing. "Yang kedua bagaimana sinergi horizontal dan vertikal, dari pusat hingga daerah terpadu," ujarnya.
Dia menambahkan, konflik di daerah satu dan lainnya berbeda sehingga dalam bertindak harus disesuaikan dengan kekhasannya. Dengan demikian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus dilibatkan.
"Operasi terpadu yang dilakukan selama ini seolah disandarkan pada Polri, Padahal persoalan-persoalan konflik di daerah tidak melulu soal hukum," ujarnya.
Rencana operasi terpadu, kata Djoko, ditujukan pada kondisi spesifik di daerah. "Ini harus dituangkan per provinsi, per kabupaten," kata dia. (umi)
Puji MK Persilakan Pemohon Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Refly: Luar Biasa
Menurut Refly Harun, biasanya soal sidang sengketa pilpres itu tak diberikan kesimpuan. Tapi, berbeda dengan sidang kali ini.
