Sumber :
- ANTARA/Agung Rajasa
VIVAnews -
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota Komisi I DPR itu menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha pengimpor daging melalui orang dekatnya, Ahmad Fathanah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota Komisi I DPR itu menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha pengimpor daging melalui orang dekatnya, Ahmad Fathanah.
Baca Juga :
Alasan Untung Cahyono Ungkit Pemilu Curang di Khutbah Id: Jamaah Pulang Mungkin Kebelet Pipis
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Luthfi Hasan baru dua kali melaporkan kekayaannya. Pertama pada 29 Desember 2003. Kedua 1 November 2009 saat terpilih kembali menjadi anggota DPR.
Pada laporan pertama tahun 2003, harta kekayaan Luthfi tercatat Rp381.110.000. Kemudian pada 2009 harta Luthfi melonjak menjadi Rp1.066.430.620.
Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 247 m2 dan 110 m2 di Jakarta Timur. Nilai bangunan ini pada tahun 2003 adalah Rp224.110.000, melonjak pada 2009 mencapai Rp302.904.000.
Luthfi juga mempunyai harta bergerak berupa alat transportasi yakni, mobil berupa Nissan Serena, Honda CRV, Nissan X-trail. Total harta bergerak itu senilai Rp900 juta. Padahal pada 2003, total harta bergerak tercatat hanya Rp157.000.000.
Dia juga tercatat memiliki giro setara kas pada 2009 senilai Rp3.117.520. Luthfi juga tercatat memiliki utang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp139.590.900.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung menahan Luthfi di Rutan Guntur setelah menjalani pemeriksaan selama 17 jam.
Luthfi akan ditahan untuk periode 20 hari masa penahanan pertama. Sesaat sebelum ditahan, Luthfi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Presiden PKS. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Luthfi Hasan baru dua kali melaporkan kekayaannya. Pertama pada 29 Desember 2003. Kedua 1 November 2009 saat terpilih kembali menjadi anggota DPR.
