NASIONAL

Pakar Hukum: Penyitaan Aset Pencucian Uang Harus Logis

Ini terkait penyitaan KPK atas sejumlah rumah milik Irjen Djoko Susilo

ddd
Senin, 18 Februari 2013, 05:25 Suryanta Bakti Susila, Sandy Adam Mahaputra
Bismar Siregar dan Yenti Garnasih
Bismar Siregar dan Yenti Garnasih (Antara/ Reno Esnir)

VIVAnews - Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menilai bahwa penyitaan oleh penegak hukum atas aset-aset yang diduga bersumber dari sebuah tindak pidana pencucian uang (TPPU) haruslah logis. Di sisi lain seorang terdakwa pun bisa melakukan pembuktian terbalik (dalam proses persidangan) bahwa aset-asetnya yang disita bukanlah bersumber dari TPPU.

Yenti menyikapi aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita sejumlah rumah milik Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM. KPK juga mengenakan pasal TPPU terhadap Djoko Susilo.

"KPK memang harus logis dalam menyita suatu aset, apakah aset tersebut berkaitan dengan waktu maupun besaran uang yang diduga menjadi bagian dari TPPU," tutur Yenti.

Namun demikian Yenti juga menegaskan bahwa seorang terdakwa juga akan berkesempatan membuktikan (perintah hakim di persidangan) melalui pembuktian terbalik bahwa aset-asetnya yang disita bukanlah bersumber dari TPPU.

"Dengan demikian fakta persidangan akan menjelaskan apakah aset-aset itu memang bagian dari TPPU atau sebaliknya bukan," ujarnya.

Sementara praktisi hukum Malik Bawazier menilai akuntabilitas penyidikan kasus Simulator SIM harus mampu secara tepat, proporsional dan jelas dalam pembuktian predikat pidana.

"Salah satu unsur terpenting dalam suatu proses penyidikan dari suatu dugaan pidana, apalagi penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana extraordinary crime yaitu dugaan tindak pidana korupsi adalah Akuntabilitas dari penyidikan itu sendiri," kata Malik.

Dalam kasus Djoko, kata Malik, penyidik KPK demi menjaga akuntabilitas penyidikannya harus mengacu pada pembuktian atas core utama atau predikat crimenya dulu. Hal itu menurutnya adalah mutlak. Setelah predikat crime nya terbukti barulah menerapkan undang-undang TPPU.

Janggal

Atas dasar itu pula ia menilai penyitaan sejumlah rumah milik Djoko Susilo adalah sesuatu yang janggal. Menurut Malik, KPK seyogyanya mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar penyitaan dalam akuntabilitas proses penyidikan yang dilakukan, apakah benar sudah tepat dan memang aset-aset tersebut milik tersangka dan apakah benar ada korelasi langsung secara hukum kepemilikan aset-aset tersebut dengan pembuktian atas predicate crime-nya.

"KPK jangan malu-malu, sebagai satu lembaga yang sangat serius dalam menangani extraordinary crime untuk dapat menjelaskan secara transparan kepada publik maupun tersangka bahwa akuntabilitas penyidikan yang selama ini dilakukan itu sudah tepat dan proporsional," tuturnya.

Hal ini kata Malik berkaitan dengan kredibilitas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat. Dan penyitaan aset ini katanya jangan sampai menjadi beban berat bagi KPK dalam membuktikannya di persidangan. (ren)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
keboedan
20/02/2013
Common lah friend kenapa kamu diam ketika hukum tak berpihak pd negara dan rakyat dlm banyak vonis kasus korupsi yg jelas2 negara bobol milyaran rupiah,pelaku hanya diganjar kurang dr 5 tth dan TGR cuma bbrp juta rupiah. Dimana kalian ketika itu bedebah?
Balas   • Laporkan
hatakek61
18/02/2013
ya boleh2 aja kalo yang ngakunya pakar hukum memberikan penyataan...tapi logika kan juga harus dipake, harus diliat latar belakang keluarga si tersangka apaan...anak orang kaya, guru, petani atau anaknya siapa ?...trus bisa punya aset sebanyak gitu dari
Balas   • Laporkan
abirara
18/02/2013
bagi pakar sah sah saja berkoment logislah, pengadilanlah untuk pencucian uang karena dia bukan yang LIDIK dan SIDIK tanpa bukti kuat tdk mungkin dilakukan penyitaan, kurun waktu dan jumlah yang dimiliki tersangka tentu berkaitan.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com