NASIONAL

Ini Besaran Penghasilan Gubernur dan Bupati

Fitra menolak rencana Presiden SBY menaikkan gaji kepala daerah.

ddd
Kamis, 21 Februari 2013, 12:29 Suryanta Bakti Susila
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Jessica Helena Wuysang)
VIVAnews - LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana pemerintah menaikkan gaji kepala daerah. Rencana itu terucap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi permintaan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Ke-9, kemarin.

"FITRA meminta Presiden SBY untuk membatalkan kenaikan gaji Kepala Daerah," kata Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan dalam keterangan persnya, Kamis 21 Februari 2013.

Yuna menilai salah kaprah mempersepsi penghasilan kepala daerah minim. Menurutnya selama ini yang diketahui publik hanya gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. 

Gaji gubernur Rp8,4 juta. Gaji pokok Rp3 juta ditambah tunjangan jabatan Rp5,4 juta. 

Gaji bupati/walikota Rp5,8 juta. Gaji pokok Rp2,1 juta ditambah tunjangan jabatan Rp3,7 juta.

"Padahal, sebenarnya kepala daerah juga memperoleh insentif dari pemungutan Pajak dan Retribusi daerah minimal yang besarnya minimal 6 kali gaji+tunjangan dan maksimal 10 kali gaji+tunjangan, tergantung dari Pajak dan Retribusi Daerah bersangkutan, sebagaimana diatur dalam PP 69 tahun 2010," kata Yuna.

Menurutnya, untuk daerah yang miskin Pajak dan Reribusi Daerahnya, minimal seorang Gubernur akan memperoleh penghasilan bulanan yang masuk kekantong sebelum dipotong pajak Rp58,8 juta dan Bupati/Walikota Rp41,1 juta. 

"Secara resmi, Provinsi Jateng merilis Gaji Gubernurnya sebesar Rp 79,1 juta dan Gubernur Jatim Rp 79,8 juta, saat menanggapi rilis FITRA terkait pengahasilan Kepala Daerah akhir tahun lalu," ujarnya.


Penghasilan tersebut belum termasuk biaya penunjang operasional yang besarnya juga tergantung PAD. Biaya penunjang operasional ini ada yang bersifat lumpsum dan dikelola oleh Bendahara. 

"Untuk DKI Jakarta misalnya, biaya penunjang operasional yang diberikan setiap triwulannya sebesar Rp4,4 milyar, dimana Gubernur Rp2,4 milyar, Wagub Rp1 milyar dan yang dikelola Bendahara Rp900 juta."

"Artinya, pernyataan Presiden gaji kepala daerah tidak layak jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan kinerjanya adalah tidak benar."

Ketua Apkasi Irsan Noor meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji para bupati. Menurut Irsan, pendapatan yang diterima oleh para bupati saat ini sangat timpang jika dibanding dengan tanggung jawab yang diemban. "Penerimaan yang diterima dari negara lebih rendah," tambahnya.

Menanggapi permintaan para bupati ini, Presiden SBY mengaku bisa memakluminya. SBY berjanji untuk segera mengurus permintaan ini.

"Saya sebenarnya sudah menugasi Menkeu, Mendagri dan yang terkait, bikin formula dengan tepat, dan sampaikan dengan yang lain dan kalau dalam jangkauan APBN segera diimplementasikan." (sj)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
arya2009
21/02/2013
Kasihan,kasihan,kasihan rakyat dikorbankan lagi, uang pajak buat bayar gaji tinggi pejabat. Sementara rakyat ketar-ketir dengan kenaikan bahan pokok. Belum BBM dan listrik yg siap naik.
Balas   • Laporkan
tobings
21/02/2013
itu namanya kamuflase....gaji 8 juta penghasilan sepuluh kali lipat....struktur gaji model apa itu? Tujuannya jelas: kamuflase biar rakyat gak tahu...Presiden stuju aja??? Kan menjelang pemilu...sekali lagi:korbankan rakyat...
Balas   • Laporkan
lamto
21/02/2013
BELUM DARI HASIL KORUPSI... MANTAAABBBBB......., MASIH JUGA MINTA NAIK GAJI..??? GIMANA NASIB BURUH & RAKYAT MISKIN LAINNYA PAK PRESIDEN...?
Balas   • Laporkan
hus4inie
21/02/2013
puyeng baca yang beginian, yang kami pikirkan bagaimana berusaha itu yang lancar, anak istri bisa hidup tenang... itu saja sih harapan kami
Balas   • Laporkan
koberkobere
21/02/2013
wooo ... di luar gaji masih banyak penerimaan lainnya ya? kalau begitu take home pay-nya banyak juga ya...? bagaimana jika dibandingkan dengan para buruh yang juga menuntut kenaikan upah ?
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com