Sumber :
- Antara/ Iggoy el Fitra
VIVAnews
- Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar tidak hanya mengkaji dana Safari Dakwah PKS saja. Koalisi yang terdiri dari 14 lembaga ini, menyimpulkan alokasi dana APBD tidak berasas keadilan.
Roni Saputra, yang ikut dalam menganalisis, mengatakan APBD Sumbar tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011. Di sini dijelaskan, pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk menghindari dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, di mana jika dana tidak diberikan maka calon penerima akan semakin terpuruk kehidupannya.
Pernyataan Roni mewakili Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar itu diperkuat dengan hasil kajian tentang penerima bantuan sosial. "Kami coba kumpulkan proposal yang jumlah nominal usulannya di atas Rp1 miliar. Lalu kami lihat persentasi yang direkomendasikannya," ujar Roni, Rabu 13 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mobil Ini Laku 100 Ribu Unit dalam 3 Bulan
Roni Saputra, yang ikut dalam menganalisis, mengatakan APBD Sumbar tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011. Di sini dijelaskan, pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk menghindari dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, di mana jika dana tidak diberikan maka calon penerima akan semakin terpuruk kehidupannya.
Pernyataan Roni mewakili Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar itu diperkuat dengan hasil kajian tentang penerima bantuan sosial. "Kami coba kumpulkan proposal yang jumlah nominal usulannya di atas Rp1 miliar. Lalu kami lihat persentasi yang direkomendasikannya," ujar Roni, Rabu 13 Maret 2013.
Hasil kajian itu, ditemukan sebanyak 50 proposal yang nilai usulannya di atas Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, ada tujuh proposal yang direkomendasikan 100 persen. Dari tujuh itu, empat di antaranya Panpel MTQ di Kabupaten Pasaman Barat, PMI Sumbar, MUI Sumbar dan Mesjid Nurul Iman. "Ke empat penerima itu masih bisalah kita terima, karena dikelola langsung oleh pemerintah," kata pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari yang juga tergabung dalam tim kajian ini.
"Sementara, yang tiganya lagi, penerimanya ada hubungan kedekatan dengan Gubernur Irwan Prayitno yakni Yayasan Pengembangan Ilmu Al quran Sumbar senilai Rp4 miliar. Yayasan ini didirikan oleh Irwan Prayitno sendiri. Kedua, LPTQ Sumbar senilai Rp1,5 miliar. LPTQ ini ketua umumnya juga Irwan Prayitno. Terakhir, dana safari dakwah PKS senilai Rp1,9 miliar. PKS sendiri merupakan partai pengusung Irwan Prayitno dalam Pilgub 2010 lalu," kata Roni.
Di samping itu pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang diusulkan Rp2.089 miliar, hanya direkomendasikan Rp20 juta. Pimpinan ranting Muhammadiyah Kasang mengusulkan Rp3,386 miliar, hanya direkomendasikan Rp10 juta. Bahkan panti asuhan khusus anak Mentawai diajukan Rp272.790.000, namun hanya direkomendasikan Rp25 juta.
Ironisnya, SMA 3 Padang yang mengusulkan pembangunan mesjid senilai Rp120 juta, direkomendasikan Rp100 juta. "Ternyata, gubernur merupakan alumni dari SMA ini. Terlalu berlebihan sebuah sekolah SMA mendapat bantuan pembangunan mesjid sebesar itu dibandingkan panti asuhan," kata Feri.
Nilai yang diterima oleh SMA 3 semakin ironis jika dibandingkan 31 proposal pembangunan masjid/ musala masyarakat dengan nilai usulan di atas Rp1 miliar, hanya direkomendasikan paling tinggi 1,48 persen. Dalam jumlah uang, paling tinggi hanya Rp25 juta.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vino Oktavia mengatakan pengalokasian Bansos berdasarkan relasi kekuasaan. "Itu jelas sekali, penganggaran berdasarkan relasi dan kedekatan antar penguasa."
"Apakah jika dana safari dakwah PKS tidak dibantu akan berisiko sosial? Jelas sekali ketidakadilannya. Seharusnya, bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak korban-korban bencana yang harus dibantu, bukan partai politik," kata Febri Diansyah dari ICW yang juga turun mengaji APBD Sumbar 2013.
Tanggapan Gubernur
Usai Rapat Paripurna hak angket DPRD Sumbar, Rabu 13 Maret, Gubernur menjelaskan, kalau LPTQ itu penting. "LPTQ itu penting dan dikelola langsung oleh gubernur. Dan itu ada SK nya."
Ketika ditanya soal SMA 3 yang mendapat dana Rp100 juta untuk pembangunan mesjidnya, Irwan menjawab, "Apakah SMA 3 tidak boleh mendapat dana Bansos?"
Soal dana safari, dia masih bersikeras itu hanya kelalaian. Irwan mengaku belum menandatangani lampiran tiga Pergub 2 tahun 2013 tentang dana hibah dan bantuan sosial di APBD 2013. “Saya belum menandatangani lampiran ketiga itu," ujarnya usai rapat paripurna DPRD, Rabu 13 Maret 2013.
Irwan Prayitno mengatakan, buku itu dibagikan karena sudah mendesak. Dana Safari Dakwah PKS Sumatera senilai Rp1,9 miliar semata-mata kelalaian Biro Pembinaan Sosial Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Irwan pun lalu me-nonjob-kan Kepala Biro Binsos Jefrinal.
Pernyataan Irwan ini dianggap pelecehan lembaga oleh Ketua DPRD Sumbar Yulteknil. "Berarti dia melecehkan lembaga, Pergub yang belum ditandatangani sudah dibagikan. Itu Pergub sudah beredar sekian hari. Berani sekali gubernur membagikan dokumen negara yang belum ditandatangani. Itu pelecahan lembaga namanya."
Pernyataan Irwan Prayitno yang mengatakan belum menandatangani lampiran tiga, juga dibantah oleh Nurnas, politikus Demokrat yang menyimpan buku Pergub itu. "Buku Pergub yang dibagi tiga itu hanya ada satu tandatangan di buku satu. Tidak ada tanda tangan di buku dua dan tiga," kata anggota Komisi 3 DPRD Sumatera Barat ini.
"Kalaupun di ketiga buku itu ada tandatangan, berani sekali gubernur mengantarkan dokumen negara APBD ke DPRD? Itu pertanyaannya. DPRD itu lembaga. Kok berani Setda memberi nomor, nomor dua. Kemudian, kok begitu berani di buku satu itu Diundangkan Setda, kalau memang gubernur belum menandatangani," kata Yulteknil. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hasil kajian itu, ditemukan sebanyak 50 proposal yang nilai usulannya di atas Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, ada tujuh proposal yang direkomendasikan 100 persen. Dari tujuh itu, empat di antaranya Panpel MTQ di Kabupaten Pasaman Barat, PMI Sumbar, MUI Sumbar dan Mesjid Nurul Iman. "Ke empat penerima itu masih bisalah kita terima, karena dikelola langsung oleh pemerintah," kata pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari yang juga tergabung dalam tim kajian ini.
