NASIONAL

UU Koperasi Digugat ke MK

Penggugat nilai, UU Koperasi membuat manusia jadi objek, bukan subjek.

ddd
Rabu, 20 Maret 2013, 17:31 Arfi Bambani Amri, Nur Eka Sukmawati
Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia
Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia (ANTARA/Fanny Octavianus)
VIVAnews - Keberadaan koperasi di Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon beranggapan koperasi yang merupakan usaha bersama kini beralih fungsi menjadi usaha pribadi, sehingga hak-hak para anggotanya menjadi terbatas.

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Pusud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono melakukan uji materi 19 pasal yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 
Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian.

"Misalnya definisi koperasi seperti diatur Pasal 1 angka 1 hanya berorientasi yang bernilai materialitas, bukan pada penempatan dan keterlibatan manusia (orang-orang). Manusia hanya menjadi objek badan usaha, bukan sebagai subjek dari koperasi," kata kuasa hukum pemohon, Aan Eko Widiarto, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 20 Maret 2013.

Menurut Aan, koperasi yang didirikan orang-perseorangan merugikan hak konstitusional para pemohon untuk melakukan hak usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

"Koperasi yang tujuan awalnya bentuk usaha bersama, tetapi didirikan oleh orang-perorangan tidak ubahnya seperti badan hukum swasta. Seharusnya semua anggota koperasi berhak menjadi pengurus atau pengawas tanpa ada pembatasan," kata dia.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK membatalkan UU Perkoperasian, atau setidak-tidaknya membatalkan pasal-pasal yang diujimaterikan karena bertentangan dengan UUD 1945. (umi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com