Sumber :
- ANTARA/Agus Bebeng
VIVAnews - Pasangan calon gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki mengaku menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonannya.
MK menolak permohonan Rieke-Teten untuk seluruhnya, dan menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Jawa Barat.
"Apapun hasilnya kami menerima karena MK adalah putusan terakhir dari sebuah Pilkada," ujar Rieke usai persidangan di gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2013.
Dengan kekalahannya ini, Rieke mengaku akan kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan memperjuangkan suara rakyat melalui DPR.
"Saya akan kembali menjadi anggota DPR Bidang Ketenagakerjaan. Saya akan kembali berjuang untuk rakyat Jabar. Menghentikan Jabar sebagai daerah pengirim TKI, dan tidak lagi masuk dalam kategori 3 Provinsi termiskin di Indonesia meskipun sumber daya alamnya luar biasa," tegas dia.
Rieke menegaskan meskipun dalam persidangan MK menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan cukup bukti hukum, bukan berarti kecurangan Pemilukada Jawa Barat tidak terjadi sama sekali.
"Saya yakin publik sudah tahu bahwa bukan tidak ada masalah. Kami dikatakan tidak bisa memberikan cukup bukti hukum, tetapi peristiwa dan bukti-bukti yang tidak semuanya bisa dibuktikan di dalam ruang sidang MK, bukan berarti peristiwa yang kami ajukan tidak terjadi sama sekali," ungkap Rieke.
Rieke pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. "Kepada partai, simpatisan, dan relawan kami berdua ucapkan terima kasih. Dari awal kami katakan ini bukan soal menang atau kalah, kalau pun benar apa yang diputuskan MK, tentunya menjadi PR kita bersama. Di Jabar 11 juta rakyat tidak memilih dan itu adalah manusia," tutur dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya akan kembali menjadi anggota DPR Bidang Ketenagakerjaan. Saya akan kembali berjuang untuk rakyat Jabar. Menghentikan Jabar sebagai daerah pengirim TKI, dan tidak lagi masuk dalam kategori 3 Provinsi termiskin di Indonesia meskipun sumber daya alamnya luar biasa," tegas dia.
