- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Managam Manurung membantah ada aliran dana kepadanya atau pejabat lain terkait pengurusan sertifikat tanah yang kemudian dibangun proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).
"Dari muka saya, kalian tahu ada aliran duit nggak? Sekecil apapun, tidak pernah menerima imbalan pemberian untuk tanah Hambalang. Tak ada itu," kata Managam usai diperiksa KPK, Kamis 11 April 2013.
Dia juga mengungkapkan materi pemeriksaan dirinya hari ini masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni proses penerbitan surat keputusan (SK) tanah Hambalang atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga RI. "Hanya menjernihkan saja dengan pertanyaan yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan sesuai ketentuan material dan formal," imbuhnya.
Dia kemudian menjelaskan proses penerbitan SK yang saat itu di bawah koordinasi Joyo Winoto selaku Kepala BPN. Setelah itu, imbuhnya, berkas didaftarkan ke Dinas Pertanahan Kabupaten Bogor. "Joyo kan atasan saya. Jadi proses dari bawah dan dia finishing-nya."
Di tempat terpisah, bekas Kepala BPN, Joyo Winoto mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka yakni Andi A Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Deddy Kusdinar (mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kemenpora), Teuku Bagus Muhammad Noor (Ketua Kerjasama Operasi Hambalang Adhi-Wika).
"Sedangkan untuk materi, tanya pada KPK ya," kata Joyo dengan terburu-buru meninggalkan gedung KPK.
Selain mereka berdua, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk kasus Hambalang. Mereka adalah Luki Ambarwinarti (Kabid Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi BPN), Suharna (Kasie Pemberian Hak Wilayah I BPN) dan Bambang Eko Haryoko Nugroho (Mantan Deputi II BPN).
Sedangkan dari pihak kontraktor dalam proyek yang bernilai Rp2,5 triliun itu, KPK memeriksa Nanang Suhatmana (Direktur PT Manggala Karya Mulya Sejati), Purwadi Hendro (Karyawan PT Adhi Karya), dan Henny Susanti (Karyawan PT Adhi Karya). (eh)
ASN Boleh WFH 16-17 April untuk Tunda Arus Balik, Menko PMK: Kamis-Jumat Jangan Bolos!
Menko PMK Muhadjir Effendy mengimbau agar ASN tidak menambah waktu WFH selain dua hari yang telah ditetapkan tersebut.
