Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai mengatakan, para saksi kasus penyerangan Lapas Cebongan meminta keterangannya dalam persidangan nanti disampaikan melalui video conference. Menurut Semendawai, Rabu 17 April 2013, para saksi takut hadir dan memberikan kesaksian langsung di persidangan.
"Kekhawatiran membuat mereka enggan hadir ke persidangan, sehingga keterangan disampaikan melalui video conference ," kata Semendawai dalam keterangan pers.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
"Kekhawatiran membuat mereka enggan hadir ke persidangan, sehingga keterangan disampaikan melalui video conference ," kata Semendawai dalam keterangan pers.
Semendawai menuturkan, keinginan para saksi itu dimungkinkan oleh Undang-Undang. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, seorang saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan.
Untuk itu, Semendawai mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut soal kemungkinan penggunaan
video conference
dalam sidang tersebut. "Kami akan pelajari situasi dan kebutuhan para saksi tersebut, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, 11 anggota Komando Pasukan Khusus terlibat dalam penyerbuan Lapas Cebongan, Sabtu 23 Maret 2013 lalu. Di hadapan tahanan dan sipir, anggota Kopassus itu menembaki empat tahanan titipan Polda DIY yang merupakan anggot geng Decky Ambon, preman yang 'menguasai' Yogyakarta.
Akibat penyerbuan itu, sejumlah tahanan dan sipir panik dan trauma. Kini sebanyak 42 saksi yang terdiri dari 31 tahanan dan 11 sipir berada di bawah perlindungan LPSK. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Semendawai menuturkan, keinginan para saksi itu dimungkinkan oleh Undang-Undang. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, seorang saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan.
