NASIONAL

Kemendikbud: RI Harus Punya Sistem Ujian yang Mapan

Penghapusan Ujian Nasional, yang carut-marut, dinilai bukan solusi.

ddd
Jum'at, 26 April 2013, 06:30 Anggi Kusumadewi, Herdi Muhardi
Ujian Nasional SMP tahun 2013.
Ujian Nasional SMP tahun 2013. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tidak setuju dengan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Terlepas dari banyak kekurangannya, Kemendikbud menganggap UN masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan berbagai perbaikan.

“Orang yang menginginkan UN ditiadakan hanya melihat dampak negatifnya. Mereka tidak mengkaji lebih dalam,” kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, di Jakarta pada Kamis malam 25 April 2013.

Ramli mengatakan, dahulu sebelum UN diterapkan, dunia pendidikan Indonesia mengenal sistem Ujian Sekolah (US). “US itu meluluskan siswa 100 persen. Nilainya bagus-bagus. Itu sama saja sekolah bagi-bagi ijazah sehingga anak-anak yang diluluskan, sebagian tidak memiliki kompetensi yang cukup. Mutu pendidikan kita jadi kurang,” kata dia.

Sama seperti UN saat ini, menurut Ramli, US juga menyimpan banyak masalah. Oleh sebab itu setelah berulang kali dikaji, US diganti dengan UN. “Kalau misal kita kembali ke US, kita tidak akan pernah membentuk sistem ujian yang stabil, mapan, dan baik. Padahal Indonesia harus punya sistem ujian seperti negara lain,” ujar dia.

Ramli mengatakan, saat ini banyak orang memprotes sistem UN karena ujian ini tidak meluluskan siswa 100 persen. “Ada yang lulus, ada yang tidak. Masyarakat inginnya lulus 100 persen,” kata dia.

Alasan lain, hasil UN dijadikan indikator kerja daerah. “Kalau UN bagus, pemerintah daerahnya bagus, kepala sekolahnya bagus,” ujar Ramli. Otonomi ini yang membuat beberapa pihak keberatan dengan UN. Hal ini berbeda dengan Malaysia di mana sektor pendidikan merupakan urusan pemerintah pusat sehingga tidak pernah dijadikan acuan utnuk mengukur kinerja daerah yang masing-masing wilayahnya memiliki fasilitas dan karakteristik berbeda.

Pengalaman Pahit

Kemendikbud akan terus berusaha menyempurnakan UN agar tidak terjadi kekacauan seperti UN SMA tahun ini, di mana masalah teknis sampai harus menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia. “Kami berupaya supaya pengalaman pahit ini tidak terulang di masa mendatang,” kata Ramli.

Semua masukan dari masyarakat dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait evaluasi atas UN tahun ini, ujar dia, akan digunakan Kemendikbud untuk memperbaiki diri. “Musibah ini harus kami jadikan pelajaran. Kami melakukan investigasi soal siapa yang salah, dan berkonsentrasi agar murid tidak ada yang dirugikan,” kata Ramli. (ren)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
Dunia pendidikan sudah terlalu "dirasuki" niat komersil...hasilnya korupsi...lulusan/sarjana-2 yang gak berkontribusi ke masyarakat meskipun prestasi sekolahnya tinggi (justru yang berkontribusi yang sekolahnya/prestasi di sekolahnya biasa-2.
Balas   • Laporkan
cangkeme
26/04/2013
ah teori aja nih, gampang klo cuma bilang akan diperbaiki, bahan evaluasi bla bla, ttp aja klo bikin kegiatan tujuannya buat dapet honor doang, ujung2nya cuma buat ngabisin n nyolong anggaran doang ga ada hasil signifikan buat perbaikan.. kapan benernya?
Balas   • Laporkan
indoforum.org
26/04/2013
contoh universitas aja. setiap siswa punya keahlian/minat berbeda", kalau suka terhadap bahasa, jangan dipaksa kerjakan soal matematika. vegetarian jangan dipaksa makan daging
Balas   • Laporkan
wayan.kales.7
26/04/2013
Semapan pejabatnya ya pak....hahahahahahahahaha
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com