KY Akan Periksa Hakim PN Jakarta yang Vonis Susno

KY akan mempelajari kembali semua putusan pengadilan terkait Susno, meskipun sudah mendapat data dari pengacara Susno dan berbicara dengan Komnas HAM. Untuk sementara ini, KY menerima laporan terkait kekeliruan yang dilakukan oleh hakim.

Kesalahan itu antara lain tidak mencantumkan nomor perkara dalam kasus tersebut. “Kami akan pelajari  apa yang menyebabkan hakim keliru dan lalai. Padahal hakim wajib untuk mencantumkan nomor setiap perkara,” ujar Eman.

Kesalahan hakim ini merupakan bagian dari pelanggaran etika. “Hakim tidak boleh bodoh dalam hukum acara. Ini menjadikan  hakim tidak profesional. Ia telah melanggar kode etiknya sendiri,” kata Eman.

Bila KY menemukan pelanggaran hakim pemvonis Susno, KY akan merekomendasikan para hakim terkait dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim. Lembaga itulah yang nantinya akan memberikan sanksi tergantung kesalahan masing-masing hakim, mulai dari teguran hingga pemecatan.

KY akan mulai melakukan penelaahan putusan Susno mulai hari ini. “Proses ini membutuhkan waktu mengingat berkas putusan yang dimiliki KY belum lengkap. Saya sudah minta tapi dari Pengadilan Negeri Jaksel masih belum dikirim,” ujar Eman.

Sebelumnya, sahabat Susno sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Susno tidak bisa dieksekusi Kejaksaan karena dua alasan. Pertama, tidak ada perintah pemidanaan atau penahanan di putusan Susno, baik di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung, sehingga hal ini menyalahi Pasal 197 ayat 1 huruf K Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun keputusan MK yang menganulir Pasal 197 tersebut tidak berlaku surut. Dengan demikian, ujar Yusril, putusan MA atas Susno batal demi hukum.

Kedua, nomor perkara antara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung berbeda. “Di PT, nomor perkara milik orang lain, tapi putusan perkaranya milik Pak Susno,” ujar Yusril. Jika jaksa eksekutor bersikukuh hendak mengeksekusi Susno, kata Yusril, maka jaksa harus melakukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan Susno. “PK untuk itu diatur dalam perundang-undangan,” ujarnya. (umi)