Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh memastikan, pihaknya akan melakukan pemberhentian secara massal kepada beberapa pejabat di lingkungannya. Hal ini terkait dengan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal mengenai mundurnya pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di 11 provinsi.
"Akan ada banyak yang diberhentikan, tapi akan diumumkan pada saatnya nanti. Hari ini kita fokus pada yang satu ini dulu," kata Nuh, dalam jumpa pers di kantornya, Senin 13 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Akan ada banyak yang diberhentikan, tapi akan diumumkan pada saatnya nanti. Hari ini kita fokus pada yang satu ini dulu," kata Nuh, dalam jumpa pers di kantornya, Senin 13 Mei 2013.
Baca Juga :
Penyakit Menular Arbovirosis Jadi Ancaman Baru, Menkes Budi: Lakukan 5 Hal Ini untuk Menanganinya
Meski dinyatakan banyak, tetapi Nuh tidak merinci siapa aja yang akan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawab pada masyarakat luas. Nuh menegaskan, mundurnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro, bukan sebuah tumbal dalam kasus ini.
"Tidak ada tumbal-tumbalan. Yang pada saat awal ramai itu, saya yang bilang saya bertanggung jawab karena sebagai pimpinan di kementerian agar pelaksanaan ujiannya bisa berjalan dengan baik. Habis itu baru ditata dengan baik," kata Nuh.
Khairil dalam kesempatan ini juga mengungkapkan, ketika UN SMA dinyatakan mundur dari jadwal, dia sudah mempunyai niat untuk melepaskan jabatannya sebagai rasa tanggung jawab pekerjaan. "Tetapi saya tidak mau kalau mundur saat itu, karena tidak bertanggung jawab melepaskan tugas. Jadi saya kawal dulu hingga semuanya selesai. Saya juga merasa tidak menjadi tumbal," kata dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski dinyatakan banyak, tetapi Nuh tidak merinci siapa aja yang akan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawab pada masyarakat luas. Nuh menegaskan, mundurnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro, bukan sebuah tumbal dalam kasus ini.
