- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyarankan agar sebagian kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dialihkan ke pihak swasta.
Menurut dia, praktik nakal di lembaga itu sudah akut ditandai banyaknya pegawai pajak yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejumlah operasi tangkap tangan.
"Kalau sudah demikian akut, mungkin perlu dipikir ulang apakah sebagian kewenangan pajak dilakukan swasta," kata Akil ketika dihubungi, Kamis, 16 Mei 2013.
Menurut Akil, pengalihan itu dapat dilakukan pada bagian tertentu yang rawan korupsi. Pengalihan dilakukan sampai sistem di Ditjen Pajak berhasil dibenahi dan mendapat kepercayaan publik kembali. Sementara untuk pegawai Dirjen Pajak bisa dialihkan atau direposisi
"Posisi Dirjen tetap ada, tetapi bagian tertentu yang rawan korupsi seperti penentuan setoran pajak itu yang dialihkan," ungkap dia.
Mantan anggota DPR itu mencontohkan, kasus Ditjen Bea Cukai yang pernah dialihkan ke swasta. "Dulu pernah terjadi wewenang Bea Cukai dilakukan oleh Sucofindo untuk melakukan audit di pelabuhan," kata dia.
Akil berharap agar Dirjen Pajak memperbaiki sistem dan rekrutmen.
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
