- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Politisi seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Sayangnya, politisi di Indonesia justru jadi aktor korupsi yang memiskinkan masyarakat.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, Sabtu 18 Mei 2013, menilai, korupsi para politisi itulah yang membuat tujuan adanya negara Indonesia tidak tercapai. "Politisi hanya bertujuan kepada partai politiknya saja," kata dia dalam sebuah diskusi di Yogyakarta.
Bahkan, menurut dia, seorang anggota aktif DPR ditangkap KPK karena korupsi, hanya ada di Indonesia. "Sehingga menjadi pekerjaan kita untuk benar-benar selektif dalam memilih karena saat ini partai-partai yang dianggap bersih dari korupsi pun melakukan kejahatan yang merugikan negara ini," imbuhnya.
Abdullah mengingatkan, korupsi akan membuat kestabilan ekonomi Indonesia semakin terpuruk dalam era persaingan global saat ini. Jika korupsi merajalela, Indonesia tak bisa membayar utang luar negeri.
Selain itu, kemiskinan juga tidak akan pernah usai. "Dan banyak perusahaan asing yang menguasai perekonomian kita," tuturnya. Untuk itu, dia minta pemilih harus benar-benar kritis dalam memilih politisi wakil mereka di Senayan.
Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan, Indonesia merupakan negara yang sudah digariskan makmur. "Kemiskinan adalah dampak dari kebijakan politik yang menyebabkan kasus korupsi terjadi di seluruh lini masyarakat Indonesia," tegasnya.
Suhardi menilai, berpolitik adalah seni bagaimana merubah nasib bangsa. "Merubah nasib orang lain menjadi lebih baik daripada dirinya, sehingga memang politik perlu karena bagian dari negara ini. Namun bagaimana kita melakukannya sesuai dengan tujuan bangsa kita dan tidak akan membahayakan stabilitas negara," paparnya. (umi)