Sumber :
- Inin Nastain | Subang
VIVAnews -
Program bantuan langsung sementara (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin, belum diamini oleh seluruh anggota DPR. Masih ada yang masih mempertimbangkan pengajuan kompensasi ini.
"Komisi VIII sedang membahasnya. Pemberian bantuan ini dikaitkan dengan penghematan yang bisa dilakukan oleh kenaikan harga BBM," kata Wakil Komisi XI, Harry Azhar Aziz, seusai acara peringatan ulang tahun PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Komisi VIII sedang membahasnya. Pemberian bantuan ini dikaitkan dengan penghematan yang bisa dilakukan oleh kenaikan harga BBM," kata Wakil Komisi XI, Harry Azhar Aziz, seusai acara peringatan ulang tahun PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2013.
Harry juga tidak menampik apabila ada pro dan kontra pemberian kompensasi yang sering disebut "Balsem" ini. Dia mengakui beberapa fraksi keberatan adanya pemberian bantuan tersebut.
"Ada fraksi yang belum setuju ada pemberian BLSM, tapi fraksi kami (Golkar) menyetujuinya," kata dia.
Pembahasan yang ada di komisi tersebut berisi tentang penentuan kriteria masyarakat yang akan menerima bantuan. Mereka tidak menginginkan adanya pemberian bantuan yang salah sasaran. "Kriteria miskin harus diperhitungkan," kata anggota fraksi Golkar itu.
Pemerintah memang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk premium dan Rp5.500,00 per liter untuk solar. Namun, rencana ini belum terlaksana karena program kompensasi belum disahkan oleh parlemen.
Dalam program keringanan kenaikan BBM itu, disebutkan bahwa masyarakat miskin akan diberi bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per bulan dan ini berlangsung selama lima bulan. Pemerintah mengklaim bahwa program BLSM ini tidak akan ada lagi pada tahun 2014. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Harry juga tidak menampik apabila ada pro dan kontra pemberian kompensasi yang sering disebut "Balsem" ini. Dia mengakui beberapa fraksi keberatan adanya pemberian bantuan tersebut.
