Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus kecurangan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin 10 Juni 2013. ICW menemukan, sistem UN tidak bisa dipercaya.
Kedatangan ICW diterima oleh Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar. ICW meminta Irjen melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus kebocoran UN di SMK tersebut dan meminta adanya rehabilitasi psikologis terhadap anak-anak atas nilai kejujuran yang dianggap tidak penting lagi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Libur Lebaran Kasus Flu Singapura Meningkat, Kemenkes Minta Lakukan Ini untuk Pencegahan
Kedatangan ICW diterima oleh Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar. ICW meminta Irjen melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus kebocoran UN di SMK tersebut dan meminta adanya rehabilitasi psikologis terhadap anak-anak atas nilai kejujuran yang dianggap tidak penting lagi.
"Kejadian ini memperlihatkan bahwa sistem UN tidak dapat dipercaya. Terbukti dengan banyaknya bocoran yang tetap bermunculan meskipun pada UN tahun ini sudah menggunakan 20 paket soal dan barcode pada soal dan kunci jawaban," kata Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, dalam siaran persnya ke VIVAnews.
ICW menyatakan, keinginan kementerian untuk menetapkan standar yang tinggi melalui Ujian Nasional ternyata tidak disiapkan dengan guru dan perangkat pendidikan yang ada. UN sebagai salah satu standar kelulusan dan indikator kenaikan mutu pendidikan perlu dipertanyakan.
"Generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa malah diajarkan untuk berbuat tidak jujur dalam mengerjakan UN. Padahal kejujuran adalah bagian dari nilai antikorupsi yang saat ini sedang digaungkan di Indonesia," kata Siti. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kejadian ini memperlihatkan bahwa sistem UN tidak dapat dipercaya. Terbukti dengan banyaknya bocoran yang tetap bermunculan meskipun pada UN tahun ini sudah menggunakan 20 paket soal dan barcode pada soal dan kunci jawaban," kata Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, dalam siaran persnya ke VIVAnews.
