Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menghadiri sidang kedua kolega separtainya, Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 1 Juli 2013. Fahri mengatakan, kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama dibuka secara transparan.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diskriminasi dalam menangani Luthfi. Sama seperti pengacara Luthfi, Fahri kemudian membandingkan proses hukum yang melibatkan petinggi partai lain. Dia menilai, ada perbedaan perlakuan. "Dari eksepsi terlihat jelas keberpihakan KPK," kata Fahri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam kesempatan itu, Fahri juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diskriminasi dalam menangani Luthfi. Sama seperti pengacara Luthfi, Fahri kemudian membandingkan proses hukum yang melibatkan petinggi partai lain. Dia menilai, ada perbedaan perlakuan. "Dari eksepsi terlihat jelas keberpihakan KPK," kata Fahri.
Selain itu, imbuhnya, Luthfi tidak didampingi pengacara saat ditangkap KPK, akhir Januari lalu, hingga akhirnya diperiksa. "KPK tidak melihat runut semua peraturan termasuk undang-undang. Ini banyak dakwaan yang kabur."
Dalam sidang perdana Luthfi, Senin pekan lalu, tak ada satupun petinggi PKS yang hadir. Luthfi didakwa menerima suap sebesar Rp1,3 miliar melalui orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Suap ini diduga berasal dari Dirut Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang diserahkan melalui Direktur Indoguna, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Uang ini bagian dari total fee Rp 40 miliar yang dijanjikan terkait pengurusan persetujuan penambahan kuota impor daging sapi.
Sementara itu, Luthfi mengaku menyerahkan eksepsinya ke pengacara. "Semua sudah disampaikan dan dikonsultasikan dengan kuasa hukum," katanya sambil tersenyum. Sidang ditunda hingga Senin, tanggal 8 Juli 2013. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, imbuhnya, Luthfi tidak didampingi pengacara saat ditangkap KPK, akhir Januari lalu, hingga akhirnya diperiksa. "KPK tidak melihat runut semua peraturan termasuk undang-undang. Ini banyak dakwaan yang kabur."
