- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti masalah politisasi profesi guru pada sejumlah penyelenggaraan Pemilu di daerah dalam acara kongres PGRI ke XXI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juli 2013. SBY mengaku masih menerima laporan bahwa guru masih jadi korban politik di daerah.
"Misalnya guru dipaksa jadi timses, kalau tidak mau SK-nya diganti. Kemudian kalau yang kebetulan kepilih bukan yang didukung, guru dipindah. Ini tidak boleh terjadi," kata SBY.
Kepada ribuan guru seluruh Indonesia yang hadir di Istora, SBY meminta mereka melapor ke menteri terkait jika mengalami nasib seperti itu. "Tapi harus yang faktual, bukan fitnah. Pesan saya, jangan sampai guru jadi korban politik," ujar dia.
Kemudian mengenai persoalan guru bantu dan honorer, SBY mengakui, masalah ini banyak dikeluhkan saat di awal kepemimpinannya. Namun setelah banyak guru honorer diangkat menjadi PNS, katanya, justru kembali timbul masalah. Sejumlah daerah dia nilai tidak cermat dalam mengangkat guru honorer.
"Saya sudah ambil keputusan mari kita carikan solusi proses pengangkatannya," tuturnya. Ia berjanji tahun depan masalah-masalah seperti ini sudah tidak dialami para guru lagi.
Dalam acara itu, Presiden SBY juga menerima penghargaan dari PGRI berupa Penghargaan Maha Dwija Maha Pratama. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua PGRI Sulistyo. (eh)
Asia Tenggara Bisa Jadi Pemimpin Industri Kripto Dunia, Begini Penjelasannya
Penelitian Statista mengungkapkan, pasar kripto di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1.787 juta atau sekitar Rp27,5 triliun pada tahun 2024.
