Sumber :
- NTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews -
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, partainya sudah rapat membahas penahanan salah satu kadernya, Emir Moeis. Dari hasil rapat itu, kata dia, PDI Perjuangan akan memberikan bantuan hukum kepada Emir.
"Kami memang kebetulan sedang rapat rutin di DPP Lenteng Agung. Kami prihatin dan dukung Emir secara hukum, kami berharap hal ini dilakukan KPK sesuai mekanisme dengan didapatkannya bukti-bukti di KPK," kata Puan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami memang kebetulan sedang rapat rutin di DPP Lenteng Agung. Kami prihatin dan dukung Emir secara hukum, kami berharap hal ini dilakukan KPK sesuai mekanisme dengan didapatkannya bukti-bukti di KPK," kata Puan.
Puan juga mengatakan, DPP sudah menunjuk Trimedya Panjaitan, sebagai Ketua DPP Bidang Hukum untuk membantu Emir Moeis. Di DPR, Trimedya menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan sekaligus anggota Komisi III bidang hukum.
PDI Perjuangan juga akan membahas lebih dulu mengenai jabatan Emir sebagai Ketua Komisi XI DPR. "Konsultasi dulu dengan ketua umum, karena ini posisinya ketua," kata dia.
Meski begitu, kata Puan, cepat atau lambat dipastikan Emir akan di lakukan pergantian antar waktu. "Kapannya belum tahu, karena masih proses persidangan. Kami tidak bisa lakukan sesuatu tanpa dasar jelas. Harus kami siapkan," kata dia.
Puan juga mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kaget dan prihatin saat mendengar kabar bahwa Emir Moeis ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDI Perjuangan hanya berharap KPK tetap bekerja sesuai mekanisme dan prosedur.
Emir ditahan di Rutan Guntur, Kamis kemarin karena berstatus tersangka dugaan korupsi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004. Dalam waktu dekat, KPK akan merampungkan berkasnya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Puan juga mengatakan, DPP sudah menunjuk Trimedya Panjaitan, sebagai Ketua DPP Bidang Hukum untuk membantu Emir Moeis. Di DPR, Trimedya menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan sekaligus anggota Komisi III bidang hukum.
