Sumber :
- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melibatkan tiga anggota KPUD Provinsi Jawa Timur, yakni Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi dalam rapat internal terbatas terkait pembahasan Pilkada Jatim, meskipun mereka berstatus diberhentikan sementara.
"Kami ajak karena ini juga dalam rangka untuk konsolidasi," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Motor Delapan Silinder Asal China Siap Meluncur
"Kami ajak karena ini juga dalam rangka untuk konsolidasi," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2013.
Hadar menilai pelibatan mereka di tengah sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tengah berjalan tidak melanggar aturan atau kode etik. Sebab, kehadiran ketiganya berfungsi sebagai pemberi informasi.
"Tidak ada masalah, itu kan kelibatan mereka juga sangat terbatas hanya mengenai komunikasi yang terus berjalan. Tapi, mengambil keputusan secara langsung kan tidak," ujarnya.
Hadar melanjutkan, peran ketiganya hanya lah bersifat komunikasi, karena pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh mereka. Misalnya, kegiatan sosialisasi dahulu dipegang oleh seorang anggota yang sekarang dibekukan itu.
"Tidak mungkin diputus dan dilanjut oleh orang lain. Sampai di mana komunikasi itu, mereka ikut mengecek. Yang tidak bisa itu kan kalau ada keputusan-keputusan prinsipiil yang kemudian mereka ikut menetapkannya. Itu keputusan harus kepada kami, pleno kami, di mana kami ada di dalamnya," kata Hadar.
Terkait pemulihan status ketiganya, Hadar mengatakan akan dilaksanakan secepatnya setelah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja masuk ke dalam surat suara. Kemudian, hari ini, dia menambahkan, KPU sudah menyerahkan desain surat suara ke ketua, anggota sisa, dan sekretariat KPUD Provinsi Jatim untuk segera masuk ke percetakan.
"Biar lah ini berjalan dulu. Saya kira segera, mudah-mudahan usai Lebaran akan dikembalikan," tuturnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hadar menilai pelibatan mereka di tengah sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tengah berjalan tidak melanggar aturan atau kode etik. Sebab, kehadiran ketiganya berfungsi sebagai pemberi informasi.
