- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews -- Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty mengatakan pemerintahnya telah menerima permintaan klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri RI terkait isu penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri KTT G20 tahun 2009. Namun Moriarty enggan menyebut apakah sudah ada penjelasan balik dari Pemerintah Australia kepada Indonesia.
Dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 8 Agustus 2013, Moriarty hanya mengatakan bahwa kedua Pemerintah terus bekerja sama untuk mengungkap isu penyadapan tersebut.
"Saya terus berkomunikasi dengan pejabat Kemlu dan keamanan Indonesia terkait soal isu penyadapan. Kami bertukar opini dan pandangan secara langsung dan terbuka dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan isu G20 dan terus bekerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan G20 tahun depan di mana Australia akan menjadi ketuanya," ungkap Moriarty.
Didesak soal kebenaran isu Australia ikut mengambil untung dari hasil sadapan Badan Intelijen Komunikasi Inggris (GCHQ), Moriarty tetap enggan mengomentari. "Sudah menjadi kebijakan Pemerintah Australia sejak lama untuk tidak mengomentari terkait masalah intelijen. Namun saya dapat memastikan kepada Anda terkait soal isu G20, pemerintah kedua negara terus berkomunikasi," imbuh Moriarty.
Komentar serupa juga diungkap Moriarty saat VIVAnews mendesak soal kebenaran pemberitaan harian Syndey Morning Herald tanggal 26 Juli lalu. "Saya tidak akan mengomentari pemberitaan yang diangkat oleh media mana pun," kata Moriarty.
Dalam pemberitaan yang diturunkan oleh harian SMH menyebut badan intelijen Australia turut mendapat keuntungan dari informasi sadapan yang diberikan agen GCHQ terhadap beberapa delegasi negara yang hadir di KTT G20 di London tahun 2009 silam. Menurut SMH, agen GCHQ turut menyadap komunikasi Presiden SBY saat berada di London.
Menurut seorang sumber SMH, informasi dari agen GCHQ tersebut digunakan Australia untuk meraih posisi di Dewan Tetap Kemanan PBB.
Kendati masih menyebut pemberitaan yang ditampilkan SMH itu sebagai rumor yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, Juru Bicara Kemlu, Michael Tene yang ditemui VIVAnews pada 31 Juli lalu menyebut telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada dua Kedutaan Besar yakni Inggris dan Australia.
KPU Tetapkan Dua Caleg PDIP dari Dapil Jakarta 10 Melenggang ke DPRD DKI
Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024, ada tujuh orang calon anggota legislatif petahana berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jakarta dari daerah pemilihan
