NASIONAL

Akurasi Data Bermasalah, PKS Minta KPU Tunda Penetapan Daftar Pemilih

Sesuai tahapan, KPU menetapkan DPT pada 7-13 September 2013.
Rabu, 11 September 2013
Oleh : Suryanta Bakti Susila
Warga mengecek daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat
VIVAnews - Sesuai tahapan, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada 7 - 13 September 2013. Namun dalam Rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri hari ini, Rabu 11 September 2013, muncul masalah. Yakni, terdapat perbedaan data pemutakhiran KPU dengan data DP4 Dirjen Adminduk Kemendagri.

Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini menyarankan KPU menunda penetapan DPT karena ketidakakuratan data itu. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi (Dirjen Adminduk) yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. Jadi saya usulkan ditunda,” kata Jazuli.

Jazuli meminta KPU, Dirjen Adminduk, dan Bawaslu duduk bersama untuk mensinkronkan data, saling bekerjasama dan saling membantu demi suksesnya pemilu yang akan datang. Penyusunan dan penetapan DPT memang telah ditentukan tahapannya, akan tetapi kita tidak bisa menutup mata atas realitas permasalahan yang ada, jangan pula kita mengorbankan kualitas pemilu akibat persoalan-persoalan teknis ini.

Dalam rapat di Komisi II DPR hari ini, terungkap perbedaan yang tajam saat dilakukan penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan DP4.  Yakni, ditemukan banyak sekali permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih.

Bahkan, Dirjen Adminduk mengklaim DPT yang akan ditetapkan KPU tidak menjadikan DP4 sebagai dasarnya. Akibatnya ditemukan ratusan ribu bahkan jutaan pemilih ganda, yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, tanpa NIK, dan lain sebagainya. Dirjen Adminduk sendiri mengusulkan agar penetapan DPT ditunda.

“Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU,” kata Ketua DPP PKS itu.

Menurut jazuli, seharusnya antar instansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerjasama dan saling membantu, bukan saling menyalahkan atau mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah karena ini pertaruhan kualitas pemilu ke depan.

“Kami ingin pemilu ke depen lebih berkualitas dan syaratnya dua, penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat,” kata Jazuli.
TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found