- Rohimat/VIVAnews
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar reka ulang terkait proses penyidikan kasus suap pengurusan perkara kasasi di Mahkamah Agung dengan tersangka Mario C Bernardo dan Djodi Supratman hari ini, Rabu 18 September 2013.
Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan reka ulang dilakukan di empat lokasi.
"Pertama di Artha Graha Menteng, kedua di MOI Kafe Excelso di Kelapa Gading, ketiga di LBH Mawar Saron, dan keempat di kantor lawfirm Hotma Sitompul," kata Johan.
Belasan penyidik KPK dan kedua tersangka, kata Johan, sudah berangkat ke lokasi reka ulang tersebut sejak pukul 10.00 WIB.
Seperti diketahui, pegawai Pusdiklat Mahkamah Agung, Djodi Supratman ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis siang, 25 Juli lalu. KPK juga menangkap pengacara Mario C Bernardo saat itu. Mario ditangkap di kantor pengacara, sementara Djodi di Monas, Jakarta Pusat.
Mario diduga memberikan suap kepada Djodi untuk pengurusan perkara Kasasi kasus penipuan di Mahkamah Agung dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
KPK juga menyita uang sebesar Rp50 juta dari rumah Djodi di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, dan Rp78 juta di dalam tas Djodi.
Ditemui di kantor KPK pada 11 September lalu, pengacara Djodi, Jusuf Siletty, mengatakan bahwa kliennya hanya sebagai kurir dalam lingkaran suap yang juga menyeret kerabat Hotma Sitompul, Mario C Bernardo. Uang yang dia terima dari Mario akan diserahkan kepada staf panitera MA berinisial S.
KPK terus mendalami dugaan adanya petinggi Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus suap pengurusan kasasi kasus pidana penipuan atas nama terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
"Iya kalau memang mengarah ke sana pasti kami dalami. Sejak dulu kan teori saya, koruptor itu tidak mungkin satu dua orang," ujar Wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas di kantornya beberapa waktu lalu. (umi)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
