Pakar UGM: Mobil Murah Juga Akan Macetkan Kota-kota Lain

Sumber :
  • Dokumentasi TAM
VIVAnews
Truk Tangki Pertamina Tabrak Motor di Bojonegoro, Satu Keluarga Tewas
- Penolakan Gubernur DKI Jokowi terhadap produksi mobil murah yang akan semakin menambah kemacetan dan lebih mendorong menciptakan angkutan umum murah mendapatkan dukungan dari pakar transportasi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr.-Ing. Ir. Ahmad Munawar, M.Sc. Menurut Munawar, kebijakan mobil murah ramah lingkungan (
low cost green car
Manchester United Bisa Bantu Manchester City Juara Premier League
) tidak hanya akan menambah kemacetan Jakarta namun juga kota-kota besar di Indonesia lainnya termasuk Yogyakarta.
Gowes Sepeda Kayu di Bundaran HI, Jokowi Jadi Buruan Swafoto Pengunjung CFD

“Saat ini 7 persen ruas jalan utama di Yogyakarta di saat jam sibuk sudah mengalami kemacetan. Dikhawatirkan jika produsen mobil murah berlomba-lomba memasarkan produknya maka pada tahun 2023 sekitar 34 persen ruas jalan utama di Yogyakarta sudah mengalami kemacetan,” kata Munawar, Kamis 19 September 2013.


Munawar menjelaskan kemacetan akan terjadi karena pertambahan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertambahan mobil di Indonesia rata-rata 8,5 persen  per tahun, sedangkan sepeda motor 13 persen per tahun. Buruknya sistem angkutan umum menyebabkan semakin tingginya kenaikan penggunaan kendaraan pribadi.


“Perbaikan terhadap fasilitas angkutan umum yang dilakukan di beberapa kota ternyata belum berhasil mengatasi kemacetan,” katanya.


Langkah yang seharusnya ditempuh agar kemacetan tidak lagi parah, kata Munawar, adalah pemerintah harus melaksanakan kebijakan
transport demand management
. Intinya, kebijakan mengupayakan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum atau ke kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Kemudian diatur pula parkir dan pedagang kaki lima di tepi jalan.


Indonesia dapat mencontoh sejumlah negara yang telah berhasil mengatur transportasinya dengan baik misalnya saja Malaysia dan Singapura. Di Korea Selatan dan China, juga ada penyewaan sepeda di pusat kota. Sementara Belanda juga berhasil mempopulerkan sepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan.


“Seharusnya, tidak hanya Gubernur DKI saja yang menolak mobil murah, tapi seluruh kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota di Indonesia sebaiknya menolak kebijakan mobil murah itu, jika tidak ingin terjadi kemacetan di daerahnya," katanya. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya