Sumber :
- VIVAnews
VIVAnews -
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Majelis Kehormatan yang dibentuk paska ditangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, hanya untuk memeriksa pada konteks etiknya saja.
"Proses hukumnya harus dihormati, tidak bisa diganggu gugat walaupun ini gedung MK. Kami akan kooperatif dengan KPK dalam melakukan tugasnya," ujar Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelvan, di Gedung MK, Kamis 3 Oktober 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Proses hukumnya harus dihormati, tidak bisa diganggu gugat walaupun ini gedung MK. Kami akan kooperatif dengan KPK dalam melakukan tugasnya," ujar Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelvan, di Gedung MK, Kamis 3 Oktober 2013.
Dia menambahkan, MK akan berkooperatif dengan pihak manapun jika memang terdapat pelanggaran. "Polisi, Jaksa, KPK, setiap saat bisa masuk jika memang ada pelanggaran," imbuhnya.
Hamdan mengaku masih menunggu informasi lengkap mengenai ditangkapnya Akil dalam operasi tangkap tangan KPK. Bersamaan dengan itu, MK melalui pembentukan Majelis Kehormatan akan memberikan alternatif keputusan terkait ditangkapna Akil oleh KPK.
Putusan tersebut antara lain bebas jika terbukti tidak bersalah, peringatan, peringatan dengan keras. Bahkan bisa juga diberhentikan jika memang menjadi tersangka. "Tapi itu diluar proses hukum," ujar Hamdan.
Namun hingga saat ini Akil masih belum diberhentikan. Karena masih menunggu pemeriksaan dari KPK. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menambahkan, MK akan berkooperatif dengan pihak manapun jika memang terdapat pelanggaran. "Polisi, Jaksa, KPK, setiap saat bisa masuk jika memang ada pelanggaran," imbuhnya.
