Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar pertemuan dengan hakim konstitusi dalam waktu dekat.
Pertemuan ini terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkahmah Konstitusi di Yogyakarta pada 17 Oktober 2013 lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Followers TikToker Gali Loss Melejit Buntut Konten Hewan Ngaji, Polisi: Dia Tak Berpikir Panjang
Pertemuan ini terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkahmah Konstitusi di Yogyakarta pada 17 Oktober 2013 lalu.
"Pak Presiden bersedia, kita carikan waktu yang pas untuk hakim dan Bapak Presiden untuk pembahasan lebih lanjut," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2013.
Meski aturan Perpu MK sudah jelas, menurut Julian, Presiden SBY menggelar pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari implementasi Perpu tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik.
"Jadi tidak bicara substansi. Saya kira yang perlu kita pahami semangat dari penerbitan Perpu itu sendiri, bahwa keinginan untuk menjaga kewibawaan MK," jelas dia.
Terkait kabar DPR berencana menolak Perpu MK karena dinilai inkonstitusional, Julian menegaskan yang pasti penerbitan Perpu tersebut sudah dipertimbangkan secara mendalam, sesuai konstitusional Presiden.
"Saya kira tidak (inkonstitusional), sesuai dengan Undang Undang Dasar. Presiden selalu bekerja sesuai sistem," tegasnya.
Perpu MK yang baru saja diteken oleh Presiden tersebut menyangkut tiga hal utama.
Pertama adalah penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Substansi kedua adalah memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Ketiga adalah perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pak Presiden bersedia, kita carikan waktu yang pas untuk hakim dan Bapak Presiden untuk pembahasan lebih lanjut," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2013.
