Sumber :
- indonesiaport.co.id
VIVAnews
- Ada alasan kenapa Dirut PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino memilih cara "keras" dalam memimpin perusahaan pelat merah tersebut. Dia diangkat sebagai direksi Pelindo II pada 11 Mei 2009. Saat itu, menteri BUMN yang menjabat adalah Sofjan Djalil.
"Saya sampaikan tiga hal kepada menteri (Menteri BUMN, Sofjan Djalil) saat terpilih jadi direksi," kata Lino dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di DPR, Jakarta, Senin malam, 16 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Airlangga Respons PDIP: Jokowi-Gibran Masuk Keluarga Besar Golkar, Tinggal Formalitasnya Saja
"Saya sampaikan tiga hal kepada menteri (Menteri BUMN, Sofjan Djalil) saat terpilih jadi direksi," kata Lino dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di DPR, Jakarta, Senin malam, 16 Desember 2013.
Baca Juga :
Parto Patrio Dilarikan ke Rumah Sakit
Alasan yang pertama adalah dirinya ingin mengubah struktur direksi, yang semula semuanya adalah direksi keuangan, menjadi 20 persen direksi keuangan dan 80 persen direksi pelayanan. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah jajaran direksi yang dimiliki Pelindo II.
"Kedua, saya ingin Pelabuhan Bojonegoro itu dibatalkan," katanya.
Ketiga, dirinya meminta agar dia sendiri yang mengangkat orang-orang sebagai direksi, bukan menteri. "Terlepas dari menterinya siapa. Kalau menteri tidak menghormati komitmen yang saya buat, saya mundur," kata dia.
Seperti yang dia katakan sebelumnya, Lino tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak bisa dia percayai. Hal ini merujuk kepada seorang direksi yang baru saja dia berhentikan, yaitu Direksi Personalia dan Umum, Cipto Pramono.
Apabila menteri masih mempertahankan yang bersangkutan di BUMN logistik, bahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sekalipun, Lino akan resign dari Pelindo II.
"Kalau Bapak paksakan ada Cipto lagi, saya akan mundur," katanya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Alasan yang pertama adalah dirinya ingin mengubah struktur direksi, yang semula semuanya adalah direksi keuangan, menjadi 20 persen direksi keuangan dan 80 persen direksi pelayanan. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah jajaran direksi yang dimiliki Pelindo II.
