Sumber :
- http://ardanwidayat.blogspot.com
VIVAnews
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengimbau agar Pemerintah Singapura tidak mengintervensi Indonesia terkait rencana penamaan KRI TNI AL yang baru dengan nama Usman Harun.
"Urusan nama KRI itu urusan dalam negeri Indonesia. Tidak seharusnya pejabat-pejabat asing untuk terlampau jauh mengomentarkan itu," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Urusan nama KRI itu urusan dalam negeri Indonesia. Tidak seharusnya pejabat-pejabat asing untuk terlampau jauh mengomentarkan itu," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2014.
Ketua DPP Partai Golkar itu meminta agar pemerintah Indonesia tidak menggubris protes Singapura itu. Penamaan KRI itu, kata Priyo, sebagai penghormatan kepada Sersan Usman dan Kopral Harun, yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.
"Kita bersahabat dengan Singapura iya, tapi kalau terlibat terlalu jauh urusan dalam negeri, saya meminta pemerintah untuk tidak menggubrisnya," kata dia.
Penamaan Usman Harun sebagai KRI fregat TNI AL yang baru menuai . Pasalnya, kedua orang yang namanya digunakan di KRI itu adalah pelaku peledakan di Singapura tahun 1965 dan dieksekusi tahun 1968, saat hubungan kedua negara memanas.
Namun terhadap protes itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, penamaan KRI baru TNI AL itu telah melalui proses dan wewenang penuh Indonesia.
"Kita semata mencatat saja keprihatinan mereka. Penamaan kapal perang itu kan melalui suatu proses, dan itu wewenang kita. Kita sudah menyampaikan kepada mereka. Masalahnya sudah selesai," kata dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketua DPP Partai Golkar itu meminta agar pemerintah Indonesia tidak menggubris protes Singapura itu. Penamaan KRI itu, kata Priyo, sebagai penghormatan kepada Sersan Usman dan Kopral Harun, yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.
