Sumber :
- ist
VIVAnews -
Protes terhadap beredarnya soal Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SLTA/sederajat yang memuat biografi calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, terus meluas.
Protes kali ini datang dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, Afhan Noor. Dia menilai, pemuatan soal seperti itu tidak etis dan bisa mempengaruhi opini politik siswa menjelang Pemilihan Presiden 2014. Sebab, rata-rata siswa adalah usia pemilih pemula.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Protes kali ini datang dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, Afhan Noor. Dia menilai, pemuatan soal seperti itu tidak etis dan bisa mempengaruhi opini politik siswa menjelang Pemilihan Presiden 2014. Sebab, rata-rata siswa adalah usia pemilih pemula.
"Pemuatan naskah ujian berbau politik dengan memunculkan diri seorang yang mau maju di pilpres tidak etis. Masih banyak materi yang lebih layak diujikan dalam ujian nasional ini," kata Afhan.
Materi soal yang memunculkan nama Jokowi diujikan pada Ujian Nasional Senin 14 April 2014. Dalam soal nomor 13 dan 14 itu menonjolkan citra Joko Widodo. Kata Afhan, materi ini jelas bernuansa kampanye terselubung jelang Pilpres.
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti ini," kata dia.
Mendikbud menyesalkan
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh sangat menyesalkan adanya nama Joko Widodo dalam soal di UN.
"Saya sangat menyesalkan, pembuat naskah termasuk tim reviewnya ada nama yang menimbulkan kontroversi. Tokoh kan banyak, tidak harus yang bisa menimbulkan kontroversi," kata Nuh di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 April 2014.
Untuk itu, Nuh mengaku akan menindaklanjuti temuan ini untuk mencari tahu apa motif di balik pemuatan materi soal tentang biografi Jokowi itu.
Apakah sengaja untuk menonjolkan citra Jokowi atau memang tidak ada unsur kesengajaan. "Ini yang sekarang sedang kami lakukan," kata dia.
Jika memang ada unsur kesengajaan untuk menonjolkan citra Jokowi, apalagi menjelang pilpres, kata Nuh, pihaknya akan memberikan sanksi kepada siapapun yang bertanggungjawab mengenai soal UN itu.
Laporan Syamsul Arifin, Semarang
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemuatan naskah ujian berbau politik dengan memunculkan diri seorang yang mau maju di pilpres tidak etis. Masih banyak materi yang lebih layak diujikan dalam ujian nasional ini," kata Afhan.
