- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan tetap bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup pengungsi Jemaah Syiah Sampang, yang menempati Rusun Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, meski untuk sementara biaya kehidupan, berupa makan dan kebutuhan lain diganti dengan uang tunai.
"Tidak benar kalau kami menelantarkan mereka, apalagi tidak memberi jatah makan. Kami tetap bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungna hidup mereka," ujar Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU), menelantarkan pengungsi Syiah. Pemprov Jatim dianggap gagal memberikan tempat tinggal yang nyaman.
Selain itu, mulai 12 April 2014, para pengungsi Syiah tidak akan lagi mendapatkan pemberian jatah makan dari Pemprov Jatim. Mereka menuding Pemprov lepas tanggungjawab.
Soekarwo bereaksi keras terhadap peryataan tersebut, pasalnya tidak ada niatan tidak memberi jatah hidup, malah sebaliknya mereka tetap diberi jatah makan per bulannya.
Soekarwo menyebut, pengungsi meminta sendiri agar tidak dijatah makanan prasmanan atau nasi kotak, melainkan uang tunai agar mereka bisa masak sesuai selera.
"Jadi, pergantian dari makanan ke uang tunai adalah permintaan mereka sendiri. Dan, sekarang sudah kami realisasikan Rp720 ribu per bulan untuk 200 pengungsi," ujarnya.
Dalam sebulan, lanjutnya, Pemprov Jatim mengeluarkan dana sebesar Rp166 juta. Jatah makan berupa uang tunai ini, akan terus diberikan sampai mereka bisa mandiri atau kembali ke daerah masing-masing sesuai rencana.
Baca cerita lengkap kasus Syiah Sampang di artikel berikut:
(ren)