NASIONAL

Provinsi Sumatera Selatan

Profil Prov Sumatera Selatan mencakup data penduduk, sumber daya alam, dan ekonomi makro

ddd
Senin, 27 Oktober 2008, 11:39 Asriani, Kholidah

Alamat: Jl. Kapten A. Riai No.01 Palembang
Telepon: 0711 - 352 105
Fax: 0711 - 352 105
Email: webmaster@sumsel.go.id
Website: www.sumsel.go.id

Provinsi Sumatera selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Provinsi Bengkulu di sebelah barat dan Provinsi Bangka dan Belitung di sebelah timur. Dalam abad 712 M, Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya yang merupakan pusat kerajaan maritim. Provinsi Sumatera Selatan memiliki ibu kota provinsi Kota Palembang.

Jumlah penduduk sebesar 7,12 juta jiwa (Oktober 2008) dengan tingkat kepadatan penduduk 118 kilometer persegi (2008). Jumlah angkatan kerja (2008) sebanyak 3,21 juta jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,99 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada sebesar 8,05 persen dan setengah pengangguran sebesar 37,19 persen.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 1,33 juta jiwa (59 persen) dimana 71,8 persen berada di pedesaan. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2009 sebesar Rp 824.7300.  Jumlah penerima BLT (2005) menurut kategori sangat miskin sebanyak 149 ribu jiwa,  miskin  sebanyak 266 ribu jiwa, dan mendekati miskin sebanyak 270 ribu jiwa. Indeks Pembangunan Manusia provinsi ini di tahun 2006 adalah sebesar 71,1, sementara angka indeks untuk Indonesia sebesar 70,1 pada tahun yang sama.

SUMBER DAYA ALAM

Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
Luas lahan persawahan di sebesar 627 ribu ha dengan total produksi padi sebesar 2,32 juta ton. Hasil perkebunan mencapai 7,7 juta ton dengan lahan seluas 1,98 juta ha yang mampu menghasilkan karet, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, lada, duku, durian, nanas, pisang, alpukat, belimbing, jambu biji, jambu, jeruk siam, manggis, nangka, ketela pohon, ubi jalar, bawang daun, kubis dan sawi. Komoditas yang dominan antara lain kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. Persentase hasil perikanan di Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari hasil budidaya ikan 56,18 persen, perairan umum 39,31 persen, dan perikanan laut 4,51 persen dengan total panen mencapai 88.954,5 ton.

Kehutanan
Luas hutan Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4,42 juta ha atau 40,43 persen luas wilayah provinsi yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Komoditas yang dihasilkan sebanyak 2,45 juta meter kubik kayu bulat dan kayu tiang,  8.587,2 ton arang, rotan sega dan damar dengan daerah potensi berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta rotan manau sebanyak 373,11 ribu batang.

Pertambangan
Potensi pertambangan yang dihasilkan terdiri atas minyak bumi, gas alam, batubara, batu pecah, tanah liat, dan batu kapur.


Tabel 1
Potensi pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan

 

No

Jenis bahan tambang

Lokasi

Produksi

Cadangan

1

Minyak bumi

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Prabumulih

29,37 juta barel

5,03 juta MSTB

2

Gas alam

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Prabumulih

287 ribu MCF

7.238 BSCF

3

Batubara

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat

9,12 juta ton

18,13 miliar ton yang dikelola PT Bukit Asam dan PT Bukit Kendi, sedangkan cadangan sebanyak 13,07 miliar ton belum dikelola sama sekali

KONDISI EKONOMI MAKRO TRIWULAN III-2009

Perekonomian menunjukkan gejala melanjutkan proses pemulihan. Laju pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) diprediksi sebesar 3,62% (dengan migas), dimana nilainya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,97% (dengan migas). Namun walaupun demikian pertumbuhan secara triwulanan mengalami perbaikan cukup signifikan mencapai 5,73% (qtq).

Inflasi  tahunan kota Palembang sebesar 1,30% (yoy), atau menurun dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat 2,92% maupun inflasi triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 14,19%. Inflasi secara bulanan sebesar 1,29% (mtm), mengalami peningkatan tajam dibandingkan bulan Agustus 2009 yang mengalami deflasi sebesar 0,14%, yang disebabkan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan menyambut hari raya Idul Fitri.

 

 Indikator

2008

2009

Tw III

Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

PDRB-Harga Konstan (Rp miliar)

15,231

14,434

14,427

14,926

15,782*

Pertumbuhan PDRB (yoy, %)

5.23

2.26

2.62

3.97

3.62*

Laju Inflasi Tahunan (yoy, %)

14.19

11.15

7.94

2.92

1.30


*)   Proyeksi Bank Indonesia

 

Realisasi pendapatan pemprov per Oktober 2009 mencapai Rp1.769,91 miliar, atau 65,83% dari anggaran perubahan tahun 2009 yang sebesar Rp2.617,01 miliar, sedangkan realisasi belanja hanya mencapai Rp1.287,33 miliar, atau 43,68% dari anggaran perubahan tahun 2009 yang sebesar Rp2.718,47 miliar.

 

Sampai dengan bulan Oktober 2009, realisasi penerimaan secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasi pengeluaran. Bahkan realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Pada sisi pendapatan, realisasi paling baik dicapai oleh komponen Lain-lain
Pendapatan yang Sah, yaitu sebesar 81,67%. Namun demikian, pos tersebut secara keseluruhan hanya memberi pangsa sebesar 0,35% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp807,84 miliar atau mencapai 68,82% dari target anggaran. Sementara itu realisasi dana perimbangan mencapai 56,00% tercatat baru terealisasi sebesar 63,39%. Pada dana perimbangan, realisasi paling tinggi dicatatkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 83,33%.

 

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tercatat terealisasi sebesar 53,25% atau
mencapai Rp531,58 miliar. Rendahnya realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak telah diperkirakan pada triwulan sebelumnya mengingat kondisi perekonomian secara umum pada awal tahun yang terpengaruh krisis finansial global telah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat
dan laba perusahaansehingga sangat berpotensi untuk menghambat laju realisasi pendapatan dari pos tersebut.

 

Komponen PAD yang mencatat realisasi paling besar secara nominal adalah Pajak Daerah yaitu sebesar Rp695,85 miliar, dengan persentase realisasi sebesar 67,22% dari yang dianggarkan. Persentase realisasi terbaik pada pos PAD dicapai oleh Lain-lain PAD yang sah yakni sebesar 89,54%.

 

Pada sisi belanja, realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sampai periode laporan adalah sebesar Rp724,32 miliar atau mencapai 55,20% dari yang dianggarkan, sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp563,02 miliar atau 34,43% dari anggaran. Pada belanja langsung, realisasi pos belanja barang dan jasa baru mencapai 45,74%, namun angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan pos belanja lain pada belanja langsung. Realisasi belanja pegawai pada belanja langsung adalah 33,70%, sedangkan realisasi belanja modal pada belanja langsung menempati urutan terakhir, dengan realisasi sebesar 28,04% dari yang anggaran.

 

Pada pos belanja tidak langsung, persentase realisasi belanja hibah tercatat paling tinggi yakni sebesar 83,37% dengan nominal sebesar Rp38,35 miliar. Sementara itu, pos yang menempati posisi kedua dan sekaligus yang tercatat sebagai pos dengan nominal realisasi tertinggi pada kelompok belanja langsung adalah belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp351,11 miliar atau dengan pangsa sebesar 74,20%.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com